TERAS7.COM – Kabupaten Barito Kuala yang dipimpin oleh Bupati Hj Noormiliyani yang berani bersikap tegas memutus kerjasama dengan BPJS demi pelayanan kesehatan yang lebih kepada masyarakat dan memilih menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Kebijakan ini pun mendapatkan tanggapan positif dari Ketua DPRD Kabupaten Banjar, M Rofiqi saat ditemui awak media pada Jumat (19/6).
Rofiqi menilai Perjanjian Kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Banjar hanya menguntungkan sebelah pihak saja yakni BPJS, dan merugikan pemerintah serta masyarakat.
“Karena itu kami berharap kerjasama Pemkab Banjar dengan BPJS harus di evaluasi. Dalam bahasa saya ini bukan simbiosis mutualisme karena hanya menguntungkan satu pihak saja,” ujarnya.
Rofiqi mengatakan skema kerjasama Pemkab Banjar dengan BPJS dinilai kurang efektif dan efesien karena setiap tahunnya harus menggelontorkan dana sebesar 18 Miliar rupiah, lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan Jamkesda yang hanya menggelontorkan dana sekitar 3-5 Miliar rupiah.
“Artinya bisa lebih efektif dan efesien dalam mengelola anggaran daerah. Namun, karena peraturan pemerintah mewajibkan mengikuti BPJS Kesehatan atau JKN, sebagai warga negara pasti mengikuti aturan. Tetapi kalau ini merugikan lebih baik dievaluasi,” tegasnya.
Rofiqi menambahkan jaminan yang diberikan BPJS tidak semua jenis penyakit, ada beberapa penyakit yang tidak masuk dalam kategori jaminan BPJS dan nyatanya kembali menjadi tanggungjawab pemerintah daerah seperti kanker payudara dan lainnya.
“Berdasarkan pengalaman dan laporan masyarakat, karena ribetnya birokrasi di BPJS yang muter-muter seperti sirkuit F1, nyawa seseorang tak dapat diselamatkan. Padahal ini tanggungjawab BPJS dan pemerintah,” tuturnya.
Rofiqi pun menegaskan kalau beberapa daerah lain dapat menghentikan kerjasama dengan BPJS dan menggunakan Jamkesda, DPRD Kabupaten Banjar pun akan mengupayakan.
“Kalau daerah lain banyak menghentikan dan tidak ada aturan yang melarang itu, kenapa kita juga tidak menghentikan? Kalau perlu tidak kita anggarkan lagi,” pungkasnya.
