TERAS7.COM – Bupati Balangan H Abdul Hadi mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, untuk bertemu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI), guna pertanyakan Dana Bagi Hasil tambang Pemkab Balangan yang mengalami penurunan luar biasa.
Hal tersebut disampaikannya dalam sesi wawancara dengan awak media, setelah membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Balangan Tahun 2020, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (22/3/2021).
Penurunan dimaksud mencapai angka Rp 146 M dari royalti pertambangan batu bara yang ada di Balangan. “Pada tahun 2021, DBH yang diterima Pemkab Balangan dari perusahaan pertambangan batu bara kisaran 204 M. Sementara pada tahun 2019 mencapai Rp 350 M. Ini terjadi penurunan yang signifikan sebesar kurang lebih Rp 146 M,” ucap Abdul Hadi.
Padahal, sambungnya, pada beberapa waktu lalu perjanjian dengan Kementerian ESDM untuk royalti sesuai dengan persentase konsesi produksi di wilayah. Di mana di Kabupaten Balangan, luasan wilayah konsesi mencapai 78 persen. Lebih besar dibandingkan Kabupaten Tabalong yang 22 persen. Lantas Abdul Hadi pun berharap bisa kembali memulihkan dan meningkatkan DBH sesuai proporsional wilayah produksi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Balangan Ahsani Fauzan menyambut baik ajakan dari Bupati Balangan terkait koordinasi dengan kementerian ESDM. “Mudah-mudahan diharapkan ke depan, anggaran Dana Bagi Hasil tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bapak Bupati,” kata Ketua DPRD.
