TERAS7.COM – Bupati Balangan, Abdul Hadi, memimpin pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan sejumlah pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (9/3/2026) di Aula Mahligai Mayang Maurai, Paringin, dan dihadiri jajaran pejabat serta aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Balangan.
Dalam arahannya, Abdul Hadi menegaskan bahwa penguatan kinerja organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini.
Menurutnya, pelantikan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Balangan.
Ia juga menjelaskan bahwa rotasi dan pergeseran jabatan dalam struktur pemerintahan merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan.
“Saya sudah di periode kedua menjalankan amanah sebagai pemimpin daerah. Saya ingin menutup masa tugas nanti dengan kesuksesan, meraih semua target dan janji politik, agar kelak menjadi kenangan yang baik di hati masyarakat,” ujar Abdul Hadi.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh aparatur pemerintah, baik pejabat maupun staf, untuk menjunjung tinggi profesionalitas serta integritas dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, kedua hal tersebut merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendorong kemajuan daerah.
Bupati juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar tidak bersikap pasif, melainkan berani menghadirkan inovasi serta gagasan baru di lingkungan kerja masing-masing.
“Jangan segan mengajukan inisiatif. Kita perlu gagasan-gagasan baru untuk terus maju. Namun, tetap jaga kekompakan dan sinergi lintas sektor karena pada dasarnya kita adalah satu tim,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Balangan berharap para pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugas sesuai kompetensi yang dimiliki serta berkontribusi dalam mendukung visi pembangunan daerah.
Melalui langkah ini, pemerintah daerah juga mendorong penyegaran birokrasi agar roda pemerintahan berjalan lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
