TERAS7.COM – Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara daring digelar oleh Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, serta para kepala daerah dari 13 provinsi, termasuk Kabupaten Banjar, pada Senin (28/04/2025).
Rapat ini membahas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan fokus pada pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat dan tata kelola daerah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta ini dipimpin oleh Rifqinizamy Karsayuda.
“Komisi II DPR RI sangat konsen terhadap pengawasan dana transfer, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lainnya. Pertemuan perdana ini penting sebagai forum sinkronisasi dan pertukaran data,” ujar Rifqinizamy.
Dari Command Center Manis Martapura, Bupati Banjar didampingi Kepala BKPSDM Erny Wahdini, Inspektur Riza Dauly, dan Kepala DPMD Syahrialludin.
Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang mewakili Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah isu strategis, seperti pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan BUMD, BLUD, serta manajemen kepegawaian pemerintah daerah.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi optimalisasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
