TERAS7.COM – Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam pengelolaan sampah regional saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) se-Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), pada Senin (28/07) di Hotel Novotel Banjarbaru.
Dalam forum yang dihadiri oleh para kepala daerah, instansi teknis, dan pemangku kepentingan bidang lingkungan dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Bupati menyampaikan kesiapan Barito Kuala untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan persampahan skala regional, termasuk untuk wilayah Banjarmasin.
“Kita siap kelola sampah Barito Kuala dan Banjarmasin. Saat ini sedang dalam proses perizinan. Jika sudah tuntas, Insya Allah kita akan bangun sesuai regulasi dan kebutuhan yang ada,” ujar H. Bahrul Ilmi.
Bupati menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kontribusi nyata Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mendukung kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup. Ia menyebut, pendekatan kolaboratif antarwilayah menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan persampahan secara berkelanjutan.
Kehadiran Bupati Barito Kuala dalam Rakornis ini juga menjadi sorotan karena menunjukkan keseriusan kepala daerah dalam memperjuangkan solusi konkret dan terukur untuk isu lingkungan, khususnya dalam hal pengelolaan TPA yang terintegrasi antarwilayah.
Turut mendampingi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, Abdi Maulana, menyatakan bahwa komitmen ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga operasional, dengan menyiapkan kebijakan, sarana, dan dukungan masyarakat.
“Hari ini kita buktikan bahwa komitmen itu nyata. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan sarana, masyarakat ambil peran untuk membuang sampah secara benar. Bersama, kita jaga lingkungan Barito Kuala tetap bersih dan lestari,” ungkapnya.
Rakornis ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda, serta berbagai stakeholder lingkungan hidup dari kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Sebagai salah satu narasumber, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Fathimatuzzahra memaparkan arah kebijakan pengelolaan sampah provinsi dan potensi kerja sama antarwilayah.
Dari tingkat pusat, turut hadir Inspektur II Inspektorat Utama KLHK, Ibu Espransa Hotnatiur Sianipar, serta Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon dari Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLHK/BPLH, yang memberikan penguatan atas pentingnya tata kelola lingkungan yang terintegrasi dengan agenda pengendalian perubahan iklim nasional.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini memperkuat pesan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tugas satu daerah, melainkan tanggung jawab bersama. Barito Kuala, melalui kepemimpinan H. Bahrul Ilmi, menunjukkan kesiapan menjadi bagian dari solusi, sekaligus pelopor kerja sama pengelolaan sampah lintas wilayah di Kalimantan Selatan.
