TERAS7.COM – Meskipun memaklumi bahkan mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan, untuk melakukan evaluasi demi efisiensi anggaran, para tenaga kerja kontrak tetap cemas dan berharap kebijakan masih berpihak pada nasib mereka yang telah lama bekerja di instansi pemerintahan.
Rencana ini pun ditanggapi beragam oleh para tenaga kerja kontrak yang ada di instansi Pemkab Balangan, mulai angkatan 2005 hingga angkatan kontrak kerja 2018, walaupun lebih banyak bungkam karena takut bersuara dan berkomentar mengeluarkan uneg-uneg mereka, Rabu (23/06/2021).
Perwakilan tenaga kontrak angkatan 2005, FR dan ER mengungkapkan dukungannya terhadap upaya evaluasi demi efisiensi serta menjaring tenaga kerja kontrak yang benar-benar mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pekerjaan.
“Memang banyak tenaga kerja kontrak yang tidak memiliki kecakapan dalam bekerja, beberapa masuk karena ada unsur kedekatan, rencana evaluasi cukup bagus untuk menjaring mereka yang benar-benar berkompeten, meskipun begitu kami pun tetap khawatir dengan nasib kami sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, DW yang merupakan tenaga kerja kontrak tahun 2007 menyatakan, adanya perampingan dinas untuk efisiensi tentu ada pengurangan tenaga kontrak, dan harus di jaring yang benar-benar berkompeten dalam pekerjaan.
“Ini rencana yang sangat bagus dan kita dukung, asalkan bukan sebagai alasan semata, sebagaimana issue yakni untuk memasukkan para family dan pesanan tim pemenangan,” tuturnya.
Angkatan 2009 IK menyatakan, tanggapan ku, untuk evaluasi tenaga kontrak ini sangat baik karena mengutamakan putra daerah sedangkan kita sendiri di daerah kita banyak yang masih belum bekerja melainkan banyak nya orang dari daerah tetangga yang masuk ke wilayah Kabupaten Balangan untuk bekerja.
“Jadi intinya dengan ada nya putera daerah akan menjunjung tinggi juga terhadap maju nya Balangan, karena makan minum dan liburan akan tetap di Balangan tidak akan bolak balik lagi, jadi pemasukan untuk Balangan otomatis bertambah,” imbuhnya.
Menurut saya keputusan yang diambil sudah bagus karena terkait banyaknya tenaga honorer yang sebenarnya kurang berkompeten di bidangnya.
“Jadi berhubung akan dilaksanakannya perampingan instansi, jadi pemerintah lebih bisa memilah dan memilih tenaga honorer yang memang cocok dan menguasai bidang yang mereka kuasai,” ucap MA tenaga kerja kontrak tahun 2018.
Beda halnya pendapat FH, menurut ulun keputusan yang diambil pemerintah untuk efisiensi sangat benar dimana tenaga kontrak yang tidak memiliki kompetensi untuk tidak dipekerjakan lagi, salah satu nya membuang anggaran serta kadang membuat malu instansi sudah tidak memiliki kegiatan pekerjaan, ke kantor hanya duduk dan bermedia sosial.
“Namun dari sisi kemanusian ada yang sudah menjadi tenaga kontrak puluhan tahun dan sudah tua jika diberhentikan bagaimana nasibnya,” keluhnya yang menjadi tenaga kontrak sejak tahun 2005.
Kami masih belum mengerti perihal evaluasi, ini evaluasi apa sekaligus penerimaan baru. Jika evaluasi maka yang akan bekerja adalah para tenaga kontrak yang ada dan lulus dalam penjaringan.
“Kalau evaluasi tapi ternyata banyak orang baru yang masuk, itu berarti penggantian para honor/tenaga kontrak yang ada dengan orang baru,” ketusnya.
Sebagaimana diketahui, dua alasan yang disampaikan Bupati Balangan, H Abdul Hadi yang berhubungan dengan nasib para tenaga kerja kontrak, yakni adanya rencana perampingan SKPD serta adanya pemborosan anggaran berkisar Rp 86 Miliar setahun untuk belanja tenaga kerja kontrak.
Namun begitu, ia pun berharap para tenaga kontrak yang merupakan putra dan putri daerah tetap optimis terjaring dalam tahap evaluasi, jika memang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam pekerjaannya.
“Kami mohon banyak pengertian kepada masyarakat, terutama para tenaga kontrak. Yakinlah, jika kalian punya kapasitas dan kapabilitas, tentu akan tetap terjaring dan bekerja di instansi pemerintahan. Dan secara pribadi kami pun tidak menghendaki adanya evaluasi tersebut,” ucapnya beberapa waktu lalu.
