TERAS7.COM – Setelah ditunda, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menyetujui dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 di hari terakhir dalam Rapat Paripurna pada Senin (30/11).
Rapat Paripurna dengan Pensapat Akhir Fraksi dan Pengesahan APBD 2021 ini dipimpin Ketua DPRD Banjar sekaligus anggota Fraksi Gerindra, M. Rofiqi yang sebelumnya menolak hadir dan menyatakan tidak akan menandatangani APBD ini.
Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap APBD 2021 ini juga diikuti oleh Bupati Banjar, H. Khalillurrahman dan Sekda Banjar, HM. Hilman secara virtual di Command Center Barokah, Mahligai Sultan Adam.
APBD 2021 ini disepakati setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaksanakan rapat pembahasan pada Sabtu (28/11) kemarin.
Dalam APBD Tahun 2021 ini, pada perdapatan ditargetkan sebesar 1.465 triliun rupiah lebih dan target belanja sebesar 1.668 triliun rupiah, sehingga ada defisit sebesar 203 miliar yang ditutupi dengan sisa anggaran tahun sebelumnya.
Walaupun disetujui oleh seluruh Fraksi di DPRD Banjar, termasuk Fraksi Gerindra yang sebelumnya menolak hadir, namun ada beberapa catatan dalam persetujuan ini.
Misalnya Fraksi Golkar dengan Juru Bicara Rahmat Saleh menyatakan pihaknya setuju, tapi Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemda harus meningkatkan PAD dengan memanfaatkan potensi daerah. Pemerintah juga diharapkan melakukan pembangunan dan kegiatan dengan selektif dan sesuai skala prioritas agar bisa mencapai target RPJMD,” katanya.
Tak jauh beda, Juru Bicara Fraksi Nasdem Ahmad Syarwani juga mengingatkan agar pemerintah serius bisa meningkatkan jumlah pendapatan di tahun ini
“Kita juga berharap APBD 2021 ini dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pemerintah mengusahakan belanja daerah agar efisien dan transparan serta memprioritaskan pembangunan daerah pinggiran dan dapat meningkatkan investasi di daerah agar dapat menciptakan lapangan kerja baru.
“Kami juga berharap pokok pikiran DPRD yang belum tertampung bisa diakomodir,” pinta Syarwani.
Sementara itu Juru Bicara Fraksi PP, Mulkan mengapresiasi kerja Banggar dan TAPD yang hingga batas akhir melakukan penbahasan APBD 2021, apalagi dengan Pandemi Covid-19 yang belum usai ini membuat pendapatan dari pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dikurangi.
“Pengurangan DAU dan DAK ini berdampak besar pada APBD kita, karena itu APBD 2021 ini kita setujui dengan beberapa catatan,” ungkapnya.
Diantaranya Pemda perlu melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan melakukan rasionalisasi tenaga kontrak yang dianggap cukup membebani anggaran.
“Jumlah anggaran perjalanan dinas di SKPD yang variatif harus dihindari agar tak ada kecemburuan, sehingga perlu dibuat kebijakan soal perjalanan dinas,” bebernya.
Sedangkan Juru Bicara Fraksi Gerindra, M. Syahrin menambahkan restrukturiasi OPD penting dilakukan.
“Juga pemerintah harus mengupayakan peningkatan PAD, kemudian melakukan audit dan membubarkan Perusahaan Daerah kalau tak memberikan pendapatab bagi daerah. Juga pemda harus menghindari pembangunan infrastruktur yang tidak penting,” sebutnya.
Bupati Banjar, H. Khalillurrahman mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD Banjar terhadap APBD 2021 yang disusun berdasarkan rencana kerja daerah tahun 2021 inu.
“Atas nama Pemerintah Daerah kami ucapkan terima kasih pada DPRD Banjar atas dukungan dan apresiasi terhadap Raperda ini sehingfa dapat diselesaikan dan mendapatkan persetujuan pada waktunya,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Guru Khalil mengatakan banyak saran dan masukan yang disampaikan DPRD Banjar dalam pembahasan APBD 2021 ini sehingga menjadi perhatian dan perbaikan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sedangkan Ketua DPRD Banjar, Rofiqi menyatakan akhirnya Fraksinya menerima APBD ini setelah ada koreksi pada beberapa poin penting dalam rapat Banggar dan TAPD beberapa hari sebelumnya.
“Kami menyetujui RAPBD 2021 yang akan disahkan menjadi APBD 2021 dengan koreksi sepertu pengadaan 7 unit truk sampah dan mengurangi anggaran penelitian dan survey menjadi setengah. APBD juga difokuskan untuk perbaikan ekonomi,” ucapnya.
