TERAS7.COM – Plt Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar menyampaikan prioritas pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 pada Pra Musrenbang zona pantai timur tahun 2024 di aula Melati, kantor Bupati Asahan, Selasa (20/2/2024).
Pra Musrembang zona pantai timur tahun 2024 ini dihadiri oleh Pj Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Hassanudin dan sejumlah kepala daerah yang berada di daerah pantai timur Provinsi Sumut.
“Terima kasih kepada bapak Pj Gubsu dan jajarannya atas kontribusi Pemprov Sumut dalam pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu yang telah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan tahun 2024. Semoga melalui sinkronisasi program dan kegiatan prioritas Pemprov Sumut dan kabupaten/kota, khususnya di zona pantai timur akan terwujud pembangunan Sumut yang maju, aman dan bermartabat,” kata Plt Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar dalam sambutannya.
Ia juga menjelaskan, capaian jalan mantap Provinsi Sumut di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 sebesar 89,63 %. Sedangkan untuk jalan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 sebesar 63,4 %. Pentingnya aksesibilitas dan konektivitas antara wilayah dan kewenangan bidang jalan untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami, Pemkab Labuhanbatu sangat mengharapkan dukungan penuh dari Pemprov Sumut untuk bersama-sama mewujudkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu, baik dari dana DAK, APBD provinsi, bantuan keuangan provinsi maupun sumber-sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung keterbatasan APBD untuk pembangunan jalan di Kabupaten Labuhanbatu,” pungkasnya.
Berikut prioritas pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun 2025:
1. Peningkatan Infrastruktur penunjang aksesibilitas dan konektivitas perekonomian dan pelayanan dasar termasuk penanggulangan bencana.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk didalamnya penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrim.
3. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya kelapa sawit berkelanjutan, hilirisasi industri kelapa sawit dan peningkatan ketahanan pangan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan.
