TERAS7.COM – Pj Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Hassanudin membuka Pra Musrenbang Provinsi Sumut zona pantai timur di aula Melati, kantor Bupati Asahan, Selasa (20/2/2024).
Pra Musrenbang Provinsi Sumut tersebut dihadiri oleh 12 kepala daerah yang berada diwilayah pantai timur Provinsi Sumut, seperti Kabupaten Asahan, Batu Bara, Serdang Bedagai, Langkat, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara (Labura), Labuhanbatu Selatan (Labusel), Deli Serdang, Kota Tanjung Balai, Medan, Tebing Tinggi, dan Binjai.
Dalam kesempatan itu, Pj Gubsu Hassanudin mengatakan, forum Pra Musrenbang Provinsi Sumut ini dilakukan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi setiap perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah di zona pantai timur.
“Karena, hal ini harus kita diskusikan untuk dapat dirumuskan dalam program pembangunan daerah di masing-masing wilayah di pantai timur,” katanya.
Ia juga menyampaikan isu strategis lainnya, seperti terbangunnya ruas tol Tebing Tinggi – Indrapura – Limapuluh dengan harapan, kedepan akan terbangun tol Rantauprapat menyambung ke tol Riau. Selain itu juga, dengan terbangunnya ruas tol Medan – Binjai – Stabat, yang terbangun sampai ke Langsa dan Aceh. Maka wilayah pantai timur akan terhubung dan menjadi pintu masuk arus barang dan orang dari 2 provinsi, yaitu Riau dan Aceh.
“Kita harus dapat memanfaatkan keuntungan lokasi ini dengan keberadaan infrastruktur jalan, keberadaan pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan. Kita juga berharap dapat menarik arus pergerakan barang dari Aceh dan Riau ke Sumut sekaligus menjadi peluang menawarkan untuk berinvestasi di Sumut, sehingga akan terbangun pusat-pusat aglomerasi,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar iklim investasi harus tercipta kondusif dengan upaya memberikan upah buruh yang kompetitif, ongkos angkut yang murah, harga dan sewa tanah yang murah bila dibandingkan provinsi lain.
Menurutnya, hal-hal seperti ini mampu menaikkan daya saing Provinsi Sumut dibandingkan provinsi lain.
“Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas, penyusunan RKPD 2025 difokuskan pada 4 isu utama, yakni pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif serta pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovastif,” pungkasnya.
