Dengan berselancar di website kami, Anda setuju dengan Kebijakan Privasi kami.
Accept
Teras7.comTeras7.com
  • INDEKS BERITA
  • NEWS
    • Nasional
    • Berita Umum
    • Ekonomi
    • Layanan Publik
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Banjir KalSel
  • LIFE
    • Education
    • Lifestyle
    • Teknologi
    • Kilas Balik
  • HEALTH
  • TRAVEL
  • FOOD
Search
© 2022 PT. Teras Tujuh Indonesia. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
Reading: Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Pengurangan Anggaran Kesehatan
Share
Sign In
Notification Show More
Aa
Teras7.comTeras7.com
Aa
Search
  • Indeks Berita
  • Nasional
  • Politik
  • Hukum
  • Pemerintahan
  • Lifestyle
  • Budaya
  • Opini
  • Education
  • Ekonomi
  • Video
  • Berita Umum
  • Environment
  • Infrastruktur
  • Kesehatan
  • Kilas Balik
  • Kuliner
  • Layanan Publik
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Religi
  • Sosial
  • Teknologi
  • Travel
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 PT. Teras Tujuh Indonesia. Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Pengurangan Anggaran Kesehatan

Muhammad Ariandi
Muhammad Ariandi 8 Oktober 2026, 13.13
Share
Compress 20261007 084545 5891 1536x1024 1
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Jihan Hanifha saat memimpin rapat kerja bersama Dinkes Kalsel, BPKAD, dan lima UPT Dinkes membahas anggaran kesehatan. (Foto: Humas DPRD Kalsel)
SHARE

TERAS7.COM – DPRD Kalimantan Selatan menyoroti pengurangan anggaran pada sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel yang berdampak pada program penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana.

Hal tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kalsel dalam rapat kerja bersama Dinkes Kalsel, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta lima UPT Dinkes untuk membahas kesiapan alokasi anggaran sektor kesehatan daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, mengatakan pengurangan anggaran perlu dievaluasi, terutama jika berdampak terhadap program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kondisi darurat masyarakat.

“Dari penyampaian Dinas Kesehatan, masih banyak pengurangan anggaran pada lima UPT Dinkes. Pengurangan ini terutama berdampak pada program SPMP Provinsi, khususnya untuk penanganan KLB dan bencana,” ungkap Jihan Hanifha.

Menurutnya, alokasi anggaran untuk kondisi darurat kesehatan perlu dipenuhi secara optimal agar respons medis di lapangan tidak terhambat ketika terjadi krisis.

Baca juga :

6 Persen Wilayah Kalsel Masih Blank Spot, Dewan Bidik Nol Titik pada 2027

Linda Wati Pompa Semangat Kafilah MTQ Balangan Tembus Tingkat Provinsi

Anggaran Dispar Turun, Komisi II DPRD Kalsel Dorong Pariwisata Jadi Andalan Tambah PAD

Jihan menilai kebutuhan tersebut semakin penting mengingat Kalimantan Selatan saat ini juga menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

“Hal ini terus kami dorong agar anggarannya dapat dipenuhi, terlebih saat ini kita sedang menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” tegasnya.

Selain penanganan kondisi darurat, Komisi IV DPRD Kalsel juga mendorong agar kebutuhan anggaran sektor kesehatan untuk 2027 dipersiapkan lebih matang.

“Kami juga mendorong kesiapan alokasi anggaran untuk tahun 2027 agar perencanaan kesehatan daerah jauh lebih matang,” lanjut Jihan.

Ia menegaskan, kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus tetap menjadi perhatian meski pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran.

Komisi IV DPRD Kalsel pun akan terus mengawal pembahasan anggaran bersama BPKAD, khususnya untuk memastikan kebutuhan UPT Dinkes serta program penanganan KLB dan bencana mendapat dukungan anggaran yang memadai.

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Print
What do you think?
Love0
Cry0
Sad0
Happy0
Angry0
Surprise0
Leave a review Leave a review

Leave a review Batalkan balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Populer Bulan Ini

Gemini Generated Image 5ptyqm5ptyqm5pty e1788949271587
Perlindungan Konsumen Membutuhkan Ekosistem, Bukan Ego Kelembagaan
9 September 2026, 18.23
2026 09 12 14 57 47 perlindungan konsumen digital lpksm borneo kalimantan.jpg
Perlindungan Konsumen: Membangun Ekosistem Perlindungan yang Terhubung
12 September 2026, 16.03
IMG 20260916 170912
Nahkoda Kapal Virgo Transport 8 Selamat dari Insiden, Kini Jalani Pemeriksaan
16 September 2026, 19.05
IMG 20260926 WA0032 scaled e1790408898730
Pererat Kemitraan Antar Vendor, Aston Tanjung City Hotel Kumpulkan 55 Event dan Wedding Organizer
26 September 2026, 15.48
89a452ae c910 4565 ae93 a74121580007 1
Dr. Iwan Aflanie Terpilih sebagai Rektor ULM Periode 2026-2030
2 Oktober 2026, 14.34

You Might Also Like

6 Persen Wilayah Kalsel Masih Blank Spot, Dewan Bidik Nol Titik pada 2027

Linda Wati Pompa Semangat Kafilah MTQ Balangan Tembus Tingkat Provinsi

Anggaran Dispar Turun, Komisi II DPRD Kalsel Dorong Pariwisata Jadi Andalan Tambah PAD

Apresiasi Grand Design Manajemen Air Hujan, DPRD Kalsel Buka Peluang Jadi Payung Hukum

Komisi II DPRD Kalsel Tekankan Ketepatan Penggunaan Anggaran 2027

Teras7.comTeras7.com
Follow US
© 2022 PT. Teras Tujuh Indonesia. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Wartawan
  • Tim Redaksi
Selamat Datang!

Masuk ke akun

Register Lost your password?