TERAS7.COM – Pemkab Balangan gelar rakor dalam rangka pembahasan draft Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Balangan sekaligus monitoring dan evaluasi (monev) capaian SPM Triwulan III TA 2023, di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Kamis (12/10/2023).
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Balangan, Gazali Al Fatah dalam sambutannya, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan SPM kepada masyarakat agar berjalan optimal.
“Terdapat 29 indikator dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yang harus benar-benar diperhatikan mulai dari sisi perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan pelaporannya. Pastikan tepat sasaran dan memenuhi kualitas mutu pelayanan,” tegasnya.
Nantinya Perbup ini akan diintegrasikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dan menjadi target yang lebih terarah dari masing-masing SKPD pengampu urusan SPM dalam pemenuhannya.
Kegiatan rakor ini diikuti seluruh stakeholder terkait SPM meliputi unsur-unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan PPKB, Dinas PUPRPerkim, Dinas Sosial PPPAPMD, Satpol PP, BPBD, Bappedalitbang, Badan Pengelolaan Keuangan dan PAD serta Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
Kabag Hukum Sekretariat Daerah yang diwakili JF Perancang Peraturan Perundang-undangan, Hairun Nisa mengucapkan terima kasih atas masukan terhadap rancangan Peraturan Bupati (Perbup) yang telah disusun Bagian Pemerintahan dan Tim.
Menurutnya, pihaknya akan menindaklanjuti dan memproritaskan untuk diselesaikan.
“Selanjutnya draft perbup akan kami sampaikan ke Biro Hukum Provinsi Kal-Sel untuk mendapat evaluasi,” ujarnya.
Selain pembahasan draft perbup Rencana Aksi Daerah (RAD) SPM, juga dipaparkan capaian penerapan SPM triwulan III tahun 2023 melalui aplikasi SPM Bina Bangda Kemendagri RI oleh Kabag Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM Kabupaten Balangan.
