TERAS7.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Desy Oktavia Sari, turun langsung ke wilayah terdampak banjir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) saat melaksanakan kegiatan reses, Sabtu (17/01/2026).
Dua desa yang dikunjungi, yakni Desa Balimau dan Desa Karang Bulan, diketahui masih dilanda banjir berkepanjangan yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Di sejumlah titik, banjir dirasakan warga selama sekitar 20 hari tanpa surut. Bahkan di lokasi lain, genangan air bertahan hingga enam bulan.
Kondisi tersebut menyebabkan akses jalan desa licin berlumut, mengeluarkan bau tidak sedap, serta menyulitkan mobilitas dan aktivitas harian warga.
Desy meninjau langsung permukiman warga dan kondisi infrastruktur desa yang terendam banjir. Kehadiran legislator ini dimaksudkan untuk memastikan aspirasi masyarakat terserap secara langsung tanpa perantara.
“Saya datang langsung ke masyarakat untuk bersilaturahmi, melihat kondisi di lapangan, dan menyerap aspirasi warga secara langsung,” ujar Desy di sela-sela kunjungan.
Dalam reses tersebut, Desy turut menggandeng Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.
Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial dan membutuhkan kolaborasi lintas instansi, baik dari sisi teknis maupun kebijakan.
“Permasalahan banjir ini harus ditangani bersama. Perlu koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan instansi teknis agar solusi yang dirumuskan benar-benar menyentuh akar persoalan,” tegasnya.
Warga pun memanfaatkan momentum reses ini untuk menyampaikan berbagai keluhan dan harapan. Di antaranya permintaan bantuan peninggian rumah dan tempat ibadah yang kerap terendam banjir. Selama ini, upaya tersebut dilakukan secara swadaya, namun keterbatasan ekonomi membuat warga tidak lagi mampu.
Selain itu, warga juga mengusulkan pengerukan sungai agar aliran air lebih lancar serta meminta penegakan regulasi terhadap aktivitas perusahaan yang diduga membuang air tanpa pengelolaan memadai, sehingga berdampak pada permukiman dan lahan pertanian warga.
Reses Wakil Ketua DPRD Kalsel ini dijadwalkan berlangsung selama delapan hari, dari 14 hingga 21 Januari 2026, dengan total 16 titik kunjungan di berbagai wilayah.
DPRD diharapkan dapat menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir yang lebih terpadu dan berkelanjutan.
