TERAS7.COM – Pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menyadari hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Forum Perangkat Daerah sebagai ajang diskusi strategis untuk merancang arah pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan, periode 2025-2029.
Forum ini tidak sekadar menjadi wadah perencanaan, tetapi juga langkah nyata dalam menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional.
Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, M Yasin Toyib menekankan, perencanaan yang matang akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penataan ruang yang lebih baik di Kalimantan Selatan.
“Kita ingin menentukan arah pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Banua,” ujar Yasin Toyib saat memimpin kegiatan di Aula Kantor PUPR Kalsel, Banjarbaru, dilansir dari MC Kalsel, Selasa (11/2/2025).
Dalam penyusunan rencana strategis (Renstra), Yasin menegaskan pentingnya memahami dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan yang dihadapi.
“Diskusi dalam forum ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan isu yang relevan dan inovatif, serta mendorong partisipasi aktif dari peserta dalam memberikan ide dan masukan,” katanya.
Hasil diskusi menetapkan lima isu utama yang akan dimasukkan ke dalam rancangan awal Renstra Dinas PUPR Kalsel, yaitu:
- Penanggulangan banjir
- Gerbang logistik
- Infrastruktur dasar terkait air minum
- Konektivitas jalan
- Infrastruktur ketahanan pangan
“Isu-isu ini akan menjadi fokus dalam perencanaan program yang diimplementasikan setiap tahun hingga 2029, sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo-Gibran,” ungkapnya.
Dari kelima isu tersebut, infrastruktur ketahanan pangan menjadi prioritas utama, mengingat hal ini merupakan isu nasional yang harus dituntaskan dalam lima tahun ke depan.
Di sektor energi, Dinas PUPR Kalsel akan berperan dalam penyediaan infrastruktur dasar terkait sumber daya alam, bekerja sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan,” pungkas Yasin.
Kegiatan ini juga diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan forum perangkat daerah yang melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota serta Ketua Komisi III DPRD Kalsel, M. Anshari, selaku Ketua PPDI Provinsi Kalimantan Selatan. Turut hadir Wiku Adhiwicaksana Krasna sebagai Asisten Ahli dari Universitas Lambung Mangkurat.
