TERAS7.COM – Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Agus Maulana menekankan penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp20 miliar untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diawasi secara ketat agar tepat sasaran, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan.
Agus menilai besarnya anggaran bantuan dari pemerintah pusat tersebut harus diikuti pengelolaan yang baik, mulai dari pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban keuangan.
Dengan begitu lanjut Agus, bantuan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapan kami, bantuan ini benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Karena anggarannya cukup besar, tentu harus dikawal bersama agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan,” tegasnya, Rabu (28/10/2026).
Kabupaten Banjar mendapat alokasi Banpres Rp20 miliar sebagai bagian dari total bantuan pemerintah pusat senilai Rp1,23 triliun untuk penanganan karhutla. Kabupaten Banjar menjadi salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang menerima bantuan tersebut, mengingat wilayahnya termasuk daerah yang terdampak cukup parah akibat kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Agus, pengawasan penggunaan anggaran perlu dilakukan untuk memastikan setiap program yang dibiayai melalui Banpres berjalan sesuai peruntukan. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga perlu melibatkan lembaga pengawas dan masyarakat sesuai kewenangannya.
“Jangan sampai anggaran sudah dikucurkan, tetapi dampaknya tidak dirasakan masyarakat. Harus ada hasil yang jelas, baik untuk pencegahan, kesiapsiagaan petugas, maupun penanganan di lapangan,” ujarnya.
Agus berharap penggunaan Banpres tersebut dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Kabupaten Banjar. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel dinilai penting agar bantuan pemerintah pusat benar-benar mendukung kebutuhan daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Intinya, bantuan ini harus memberikan manfaat nyata. Kita ingin penanganan karhutla semakin baik, risiko kebakaran bisa ditekan, dan setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Agus.
