TERAS7.COM — Setelah sempat kosong sekitar enam bulan, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapin akhirnya kembali terisi. Unda Absori resmi dilantik sebagai Sekda definitif oleh Bupati Tapin, H. Yamani, dalam prosesi di Aula Tamasa, Senin (16/3/2026).
Usai dilantik, Unda Absori menyatakan siap menjalankan amanah dengan fokus mengawal pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.
Menurutnya, peran Sekda bukan untuk membuat program baru, melainkan memastikan program yang telah dicanangkan kepala daerah berjalan optimal.
“Saya diamanatkan untuk menjalankan proses ini. Tugas saya mengawal sejauh mana program Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dapat dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, ia menegaskan akan melakukan konsolidasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Tapin.
“Pertama tentu saya akan melakukan konsolidasi dengan SKPD. Saya tidak ingin SKPD berjalan sendiri-sendiri. Kita ini satu rumah,” tegasnya.
Ia menilai, meski setiap SKPD memiliki program masing-masing, seluruhnya harus disinergikan agar selaras dengan visi kepala daerah dan tidak lagi terjebak ego sektoral.
Selain itu, Unda Absori juga menyoroti sejumlah indikator penilaian dari pemerintah pusat yang menjadi perhatian ke depan, seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, hingga Survei Penilaian Integritas (SPI).
“SAKIP menjadi salah satu target agar kita bisa mencapai nilai A. MCP KPK juga harus kita tingkatkan, begitu juga penilaian integritas,” katanya.
Ia pun berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk insan pers, dalam mendorong peningkatan integritas daerah.
“Perlu dukungan rekan-rekan wartawan, mari bersama membangun daerah ini agar penilaian integritas kita lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Tapin, H. Yamani, berharap Sekda definitif yang baru dapat memperkuat koordinasi birokrasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, posisi Sekda memiliki peran strategis dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif serta mampu menerjemahkan kebijakan kepala daerah ke dalam program kerja perangkat daerah.
“Pentingnya sinergi antar SKPD agar seluruh program pembangunan berjalan selaras dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
