TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Balangan, akan melaksanakan evaluasi terhadap para tenaga kerja kontrak yang lebih berkompeten atau memiliki keterampilan dalam pekerjaan.
Dalam hal ini menurut Bupati Balangan, H Abdul Hadi, dua alasan yang menjadi penyebab akan dilakukannya evaluasi terhadap para tenaga kerja kontrak yang ada di kabupaten berjuluk Bumi Sanggam tersebut.
Hal tersebut disampaikannya di rumah kediaman, komplek perumahan Bupati, Garuda Maharam, bersama dengan awak media kemarin.
“Dalam setahun, Pemkab Balangan keluarkan anggaran berkisar hampir Rp 86 Miliar untuk belanja tenaga kontrak. Oleh karena itu akan dilakukan evaluasi menyesuaikan terhadap perampingan SKPD,” tuturnya.
Anggaran belanja yang cukup besar digelontorkan oleh Pemkab Balangan untuk tenaga kerja kontrak, yakni mencapai Rp 86 Miliar dalam setahun, dimana para tenaga kerja kontrak tersebut diisi pula oleh orang dari luar kabupaten.
Belum lagi berbagai keluhan pegawai hingga masyarakat tentang adanya para tenaga kerja kontrak yang kurang memiliki kompetensi dalam pekerjaan, bahkan lebih sering terlihat di media sosial saat jam kerja dibanding hasil pekerjaannya.
Kemudian rencana perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari 33 SKPD menjadi 22 SKPD demi efisiensi, yang artinya lanjut Abdul Hadi, akan ada 11 SKPD dilakukan merger atau penggabungan, sehingga akan terjadi kelebihan pegawai ditambah tenaga kerja kontrak.
“Dengan adanya perampingan dinas otomatis kita tentu akan melakukan penyesuaian, tanpa adanya wacana evaluasi pun maka akan banyak kelebihan tenaga kontrak di Kabupaten Balangan,” ungkapnya.
Efisiensi atau penghematan anggaran tersebut menurutnya, tentu demi memanfaatkan anggaran agar dapat efektif dalam penggunaan, terutama mempercepat pembangunan yakni menata kota dan membangun desa, menuju Balangan yang lebih maju dan sejahtera, yang mana akan berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat secara lebih luas nantinya.
Dengan maraknya pembangunan pedesaan dan pariwisata serta budaya di desa-desa, itu akan membuka lowongan pekerjaan bahkan tanpa kualifikasi pendidikan, yakni di sektor UMKM dan kerajinan lainnya.
Imbas kedepan yang ingin dicapai yakni tingkat kunjungan ke Balangan, tentu hal ini akan menarik minat pula bagi investor untuk membuka usaha di Bumi Sanggam, seperti perhotelan, klinik, dan lain sebagainya, disana nantinya lowongan kerja pun akan terbuka pula.
“Kami mohon banyak pengertian kepada masyarakat terutama para tenaga kontrak, yakinlah jika kalian punya kapasitas dan kapabilitas tentu akan tetap terjaring dan bekerja di instansi pemerintahan, dan secara pribadi kami pun tidak menghendaki adanya evaluasi tersebut, tentu hal ini menimbulkan kegelisahan-kegelisahan serta ketidaknyamanan dikalangan tenaga kerja kontrak,” tutupnya.
Meskipun memaklumi bahkan mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan, untuk melakukan evaluasi demi efisiensi anggaran, para tenaga kerja kontrak tetap cemas dan berharap kebijakan masih berpihak pada nasib mereka yang telah lama bekerja di instansi pemerintahan.
Rencana ini pun ditanggapi beragam oleh para tenaga kerja kontrak yang ada di instansi Pemkab Balangan, mulai angkatan 2005 hingga angkatan kontrak kerja 2018, walaupun lebih banyak bungkam karena takut bersuara dan berkomentar mengeluarkan uneg-uneg mereka, Selasa (22/6).
Perwakilan tenaga kontrak angkatan 2005, FR dan ER mengungkapkan dukungannya terhadap upaya evaluasi demi efisiensi serta menjaring tenaga kerja kontrak yang benar-benar mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pekerjaan.
“Memang banyak tenaga kerja kontrak yang tidak memiliki kecakapan dalam bekerja, beberapa masuk karena ada unsur kedekatan, rencana evaluasi cukup bagus untuk menjaring mereka yang benar-benar berkompeten, meskipun begitu kami pun tetap khawatir dengan nasib kami sendiri,” ungkapnya.
