TERAS7.COM – Pemerintahan Kabupaten Banjar menggelar Rapat koordinasi (Rakoor) Pelaksanaan Intervansi Serentak Pencegahan Stunting melalui Tim Percapatan Penurunan Stunting (TPPS),di Aula Barakat lantai 2, Martapura, Senin (03/06/2024).
Wakil Bupati Banjar Idrus Al-Habsyi membuka Rakoor tersebut didampingi Kepala Dinsos P3AP2KB Dian Marliana dan Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq, serta dihadiri para kepala SKPD, Kemenag, camat, lurah, kepala Puskesmas, koordinator penyuluh KB, ketua APDESI kecamatan, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta sejumlah undangan.
Idrus mengatakan, bahwa pencegahan stunting sangat penting dilakukan melalui intervensi spesifik, sensitif dan kolaboratif.
Hal tersebut kata Idrus sesuai atas arahan Wakil Presiden RI terkait pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting menjadi gerakan bersama berkelanjutan, yang bertujuan untuk memastikan cakupan layanan pengukuran lebih luas, deteksi dini masalah gizi dan kesehatan serta intervensi yang tepat sasaran.
“Oleh karena itu, dalam pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting diperlukan kerja sama dan kolaborasi semua unsur termasuk masyarakat untuk menanggulangi masalah ini secara efektif,” katanya.
Ia juga menjadi Ketua TPPS Banjar menyampaikan, semua pihak agar merumuskan rencana aksi bersama yang dapat dilakukan dengan baik dari intervensi sensitif, spesifik dan kolaboratif.
Sementara itu Kepala Dinkes Yasna Khairina didampingi Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar Dian Marliana mengatakan, bahwa rencana intervensi serentak pencegahan stunting di Kabupaten Banjar akan launching pada 10 Juni 2024 di salah satu posyandu di Kecamatan Kertak Hanyar
“Intervensi yang dilakukan nantinya adalah melakukan pengukuran atau penimbangan itu 100 persen. Diharapkan melalui intervensi serentak kali ini kita bisa mendapatkan pengukuran tersebut di semua sasaran,” jelasnya.
Yasna membeberkan, berdasarkan data yang ada sebanyak 573 posyandu sudah memiliki antropometri (alat ukur) agar dapat memantau berat badan, panjang badan dan status gizi balita, tetapi ada 11 posyandu tambahan yang memang masih belum punya.
“Solusinya nanti dari posyandu yang berdekatan bisa meminjamkan atau puskesmas di desanya bisa meminjamkan antropometri cadangan,” pungkasnya.
