TERAS7.COM – Menuntaskan stunting (kekerdilan) di Bumi Bararakat dianggap tak masuk akal yang telah disebutkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Banjar Muhammad Rofiqi, anggaran makan siang sebanyak Rp 13 ribu per porsi untuk anak.
Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinsos P3AP2KB, BPKPAD, Bappedalitbangda, dan Dinkes terkuak hal tersebut, Rabu (29/5/2024).
“Dari hasil rapat kita tahu bahwa anggaran stunting itu biaya makan Rp13 ribu. Sekarang, pikir saja bagaimana kita memberikan perbaikan gizi kepada anak-anak dengan nilai segitu yang sudah masuk diera sekarang,” kata Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiqi.
Rofiqi melanjutkan, persoalan makan belum tentu ada alokasi untuk per harinya, tetapi yang ada, menurutnya hanya buang-buang anggaran negara.
“Seminggu sekalipun belum pasti ada. Tadi, saat gelaran RDP tercatat ada anggaran untuk rapat sebesar Rp1,4 miliar dan saya yakin konsumsi sekali rapat bisa tembus per porsi Rp35 ribu,” jelasnya.
Diduga lebih besar biaya rapat tambah Rofiqi, beserta konsumsinya ketimbang konsumsi untuk anak-anak yang saat ini perlu mendapat perhatian besar.
Apalagi, stunting di Kabupaten Banjar naik tahun ini diangka 30,1 persen, namun di 2023 hanya berada dikisaran 26,4 persen atau melonjak sekitar 3,7 persen berdasarkan pernyataan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kalsel.
“Stunting ini kan hanya bualan dan omong kosong belaka bahwa pemerintah menyebutkan angka kekerdilan turun. Saya sering melihat anak-anak diusia sangat dini mengalami gizi buruk bahkan ada kecacatan. Kalau tok mau serius menangani stunting tentu anggarannya tak seperti ini,” ucapnya.
Ia menyampaikan, secara kewenangan bahwa DPRD tak masuk ke satuan tiga, berarti yang berhak untuk mengajukan anggaran adalah pihak eksekutif dalam hal ini Pemkab Banjar.
“Gelondongan jadinya. Nah, dinas lah nantinya menentukan duit yang kita kasih gelondongan tadi buat apa?,” ujarnya.
Rofiqi malanjutkan, yang menjadi problema dan cukup mengherankan, bahwa ada fasilitas permainan penunjang untuk anak-anak dalam pencegahan stunting.
“Bahwa tadi ada mainan ular tangga dan bola basket yang bermanfaat buat stunting ya secara medis mereka lebih paham lah. Tapi, perlu ketahui apa hubungannya ular tangga dengan perbaikan gizi. Seyogianya kan penangana stunting itu dilakukan sebelum dan sesudahnya. Apabila anggaranya Rp13 ribu gimana ibu hamil dan anak sehat yang ada malah sakit. Ini kan sangat tak masuk akal,” tuturnya.
Ia berpendapat, klaim dalam penggunaan anggaran stunting dari Rp 118 miliar untuk Kabupaten Banjar diperkirakan hanya berkisar antara Rp 15 – Rp 16 miliar.
Di tempat berbeda Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora mengungkapkan, bahwa Alokasi belanja makan siang besaran anggaran penanganan stunting khususnya di Dinsos P3PAKB Banjar sebesar Rp7,9 miliar. Sedangkan total keseluruhan menurut BPKPAD Kabupaten Banjar mencapai Rp118 miliar.
“Lebih tinggi uang rapat mereka ketimbang memberikan anggaran untuk asupan gizi anak. Mahalan makanan burung saya yang sampai Rp50 ribu dari anggaran makan per porsi anak. Jadi, terlalu banyak biaya operasionalnya,” tutupnya.
