TERAS7.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perindustrian 2025 sebagai langkah strategis dalam memperkuat sektor industri di daerah.
Acara ini dibuka oleh Gubernur Kalsel, yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, Abdul Rahim, dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Perindustrian dari seluruh kabupaten/kota di Kalsel.
Rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Abdul Rahim menekankan bahwa forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan arah kebijakan industri selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Tiga isu utama yang dibahas dalam rapat ini antara lain Hilirisasi Industri menjadi fokus utama, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Selain itu, hilirisasi juga bertujuan untuk memperkuat industri besar dan kecil, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat.
“Hilirisasi produk dari bahan mentah menjadi produk jadi diharapkan dapat memperkuat daya saing produk Kalimantan Selatan, baik di pasar domestik maupun internasional,” kata Rahim, dilansir dari MC Kalsel, Sabtu (15/02/2025).
Isu kedua yaitu Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai upaya percepatan pembangunan KEK, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Dengan adanya KEK, diharapkan lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Kalimantan Selatan, yang pada gilirannya akan mempercepat pemerataan pembangunan dan menciptakan peluang ekonomi baru,” ucapnya
Kemudian isu ketiga Pengembangan Industri Halal yang menjadi prioritas besar dalam rapat ini adalah pengembangan industri halal di Kalimantan Selatan.
Ia menekankan pentingnya sertifikasi halal pada produk-produk industri, terutama dari sektor Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sertifikasi halal untuk produk makanan, pangan, dan sandang menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing Kalimantan Selatan di pasar global. Sosialisasi terkait sertifikasi halal telah dilakukan dengan target pada tahun 2026, seluruh produk di Kalimantan Selatan akan memiliki sertifikat halal.
“Untuk memastikan produk kita dapat bersaing di pasar internasional, kita harus tahu dengan jelas bahan baku mana saja yang perlu disertifikasi halal. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk membuka peluang pasar yang lebih luas,” ujar Rahim.
Oleh karena itu, sinergi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sangat penting dalam mendukung pengembangan sektor perindustrian.
“Diharapkan melalui kolaborasi yang erat ini, berbagai kebijakan perindustrian dapat dilaksanakan secara lebih efektif, dengan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional,” ungkapnya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat terus terjaga. Kalimantan Selatan, sebagai gerbang logistik, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri dan ekonomi yang terintegrasi.
“Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat mewujudkan tujuan bersama dalam meningkatkan daya saing sektor perindustrian di Kalimantan Selatan,” tutup Rahim.
