TERAS7.COM – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan menegaskan bahwa anggaran hasil efisiensi harus dikelola secara transparan dan diarahkan ke sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah ini diambil agar manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh warga.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, saat memimpin rapat kerja bersama mitra kerja pada Selasa (18/03/25) malam di ruang rapat Komisi II. Rapat membahas pemotongan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
“Dalam rangka mendukung Inpres ini, sejumlah pos anggaran DPRD Kalsel juga mengalami pemotongan. Kami berharap anggaran hasil efisiensi ini benar-benar tepat sasaran,” ujar Muhammad Yani Helmi, yang akrab disapa Paman Yani.
Kepala Bappeda Kalsel, Dr. Ir. H. Ariadi Noor, M.Si., menjelaskan bahwa hasil efisiensi anggaran akan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengalihan ini, diharapkan efisiensi anggaran tidak sekadar menjadi penghematan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Banua.
