TERAS7.COM – Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja, yakni Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dipersip), Selasa (8/4/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, S.H., ini membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024.
Disdik Kalsel dalam laporannya mengungkap sejumlah kendala, di antaranya batalnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK akibat status lahan yang merupakan kawasan hutan lindung. Selain itu, keterlambatan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) T.A. 2024 menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana, termasuk pengadaan barang/jasa dan bantuan pendidikan.
Sementara itu, Dinsos Kalsel menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya anggaran pada beberapa indikator kinerja utama. Mereka juga menghadapi tantangan dalam menjangkau target layanan, khususnya bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial.
Biro Kesra melaporkan pelaksanaan sejumlah program, seperti partisipasi dalam MTQ Nasional di Kaltim dan MTQ Korpri di Kalteng. Mereka juga memfasilitasi kegiatan seperti monitoring asrama mahasiswa Kalsel, bantuan pendidikan, dan peningkatan kinerja UKS di kabupaten/kota.
Dipersip Kalsel menyampaikan berbagai program yang dijalankan, termasuk pembinaan perpustakaan, pelestarian naskah kuno, pengelolaan arsip, serta perlindungan dan penyelamatan arsip penting daerah.
Dalam rapat tersebut, Pansus IV meminta penjelasan lebih lanjut terkait program dan capaian kinerja masing-masing instansi, serta mendorong pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pansus IV berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi masukan konstruktif untuk perbaikan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang, serta memberikan gambaran menyeluruh terhadap pelaksanaan LKPJ Tahun Anggaran 2024.
