TERAS7.COM — Wakil Bupati Tapin, Kalimantan Selatan, H. Juanda, menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia tidak berhenti pada seremonial peringatan Hari HAM Dunia ke-77. Menurutnya, ukuran nyata penghormatan HAM adalah sejauh mana pemerintah mampu memenuhi hak dasar rakyat melalui kebijakan dan program pembangunan.
“HAM itu bukan slogan. Ia diukur dari keberpihakan negara terhadap rakyat. Di Tapin, kami memastikan hak masyarakat terpenuhi melalui kerja konkret, bukan wacana,” ujar Juanda saat menghadiri peringatan Hari HAM di Jakarta, Rabu (10/12).
Juanda menyoroti bahwa sejumlah capaian Pemkab Tapin selama kepemimpinan Yamani–Juanda merupakan bukti komitmen daerah dalam menjalankan kewajiban negara terhadap hak warga.
Salah satu yang paling menonjol adalah program bedah 1.000 rumah tidak layak huni, yang tuntas dalam 100 hari pertama masa jabatan. Program ini terus berjalan dan ditargetkan 1.000 rumah per tahun hingga 2029.
“Tidak boleh ada warga yang tinggal di rumah tidak layak. Tempat tinggal adalah hak dasar manusia. Komitmen ini yang terus kami jaga,” tegasnya.
Selain hunian layak, Tapin juga menegaskan pemenuhan hak atas kesehatan melalui jaminan berobat gratis cukup dengan KTP, baik di puskesmas maupun RSUD Datu Sanggul. Program ini memastikan bahwa masyarakat tidak terhambat biaya saat mengakses layanan kesehatan.
Capaian lain yang dinilai menyentuh aspek HAM antara lain peningkatan kesejahteraan guru dan aparat desa, beasiswa pendidikan hingga luar negeri untuk santri berprestasi, santunan kematian untuk warga kurang mampu, serta dukungan rutin untuk rumah ibadah dan tenaga keagamaan.
“Setiap program kami dirancang untuk memastikan hak-hak rakyat—mulai dari pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, hingga ekonomi—bisa mereka nikmati secara setara. Itu inti HAM,” kata Juanda.
Konsistensi ini membuat Tapin beberapa tahun terakhir rutin meraih penghargaan sebagai Daerah Peduli HAM, di tengah tuntutan publik agar pemerintah bekerja lebih serius pada isu-isu pemenuhan hak dasar.
Juanda menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga martabat rakyat.
“Negara hadir paling nyata di tingkat daerah. Karena itu HAM harus terlihat dalam kebijakan dan dampaknya. Bukan hanya bicara, tapi memastikan rakyat merasakan keadilannya,” ujarnya.
Peringatan Hari HAM Dunia ke-77, tambahnya, menjadi pengingat bahwa pemerintah wajib menghapus hambatan yang membuat masyarakat tidak terpenuhi haknya, terutama mereka yang paling rentan.
“Selama kepemimpinan Yamani – Juanda, Tapin akan tetap berdiri di sisi rakyat. HAM harus diwujudkan dalam kerja, bukan sekadar perayaan,” tutupnya.
