TERAS7.COM – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pemangku kepentingan guna mencari solusi atas gejolak sektor perunggasan yang terjadi di Kalimantan Selatan, khususnya terkait harga ayam dan telur yang dinilai tidak kondusif serta dampak pemadaman listrik bergilir terhadap pelaku usaha peternakan.
Rencana tersebut disampaikan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK usai menerima audiensi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Selatan di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (05/08/2026). Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel H Jahrian.
“Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima baik aspirasi dari Pinsar Kalsel. Dunia perunggasan ini penting karena menyangkut ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Banua dan juga keberlangsungan ribuan pelaku UMKM peternak,” ujar Supian HK.
Ia menegaskan, DPRD Kalsel tidak ingin persoalan yang dihadapi para peternak terus berlarut sehingga diperlukan langkah konkret melalui forum RDP.
“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Peternakan, Perdagangan, Karantina, Bulog, dan seluruh asosiasi peternak. Tujuannya satu, mencari solusi konkret agar harga stabil dan sektor peternakan tidak terganggu lagi,” tegasnya.
Menurut Supian HK, terdapat dua fokus utama yang akan dibahas dalam RDP tersebut, yakni stabilisasi harga ayam dan telur agar tidak merugikan peternak maupun konsumen, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder terkait.
Ia menambahkan, DPRD Kalsel siap mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui fungsi anggaran dan pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif.
“Kami di DPRD siap mengawal melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Jika sektor perunggasan ini terganggu, maka dampaknya akan ke harga pangan dan daya beli masyarakat Banua. Karena itu kita harus segera ambil langkah bersama,” pungkasnya.
