Dengan berselancar di website kami, Anda setuju dengan Kebijakan Privasi kami.
Accept
Teras7.comTeras7.com
  • INDEKS BERITA
  • NEWS
    • Nasional
    • Berita Umum
    • Ekonomi
    • Layanan Publik
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Banjir KalSel
  • LIFE
    • Education
    • Lifestyle
    • Teknologi
    • Kilas Balik
  • HEALTH
  • TRAVEL
  • FOOD
Search
© 2022 PT. Teras Tujuh Indonesia. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
Reading: Sejumlah SKPD di Batola Bakal Digabung
Share
Sign In
Notification Show More
Aa
Teras7.comTeras7.com
Aa
Search
  • Indeks Berita
  • Nasional
  • Politik
  • Hukum
  • Pemerintahan
  • Lifestyle
  • Budaya
  • Opini
  • Education
  • Ekonomi
  • Video
  • Berita Umum
  • Environment
  • Infrastruktur
  • Kesehatan
  • Kilas Balik
  • Kuliner
  • Layanan Publik
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Religi
  • Sosial
  • Teknologi
  • Travel
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 PT. Teras Tujuh Indonesia. Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Sejumlah SKPD di Batola Bakal Digabung

Teras 7 Official
Teras 7 Official 18 November 2026, 16.38
Share
IMG 20261118 WA0118
Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) bersama Tim Raperda Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda Batola menggelar rapat bersama terkait program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), Selasa (17/11/2026). (Foto : teras7.com/ jalirahman)
SHARE

TERAS7.COM – Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) bersama Tim Raperda Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda Batola menggelar rapat bersama terkait program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), Selasa (17/11/2026).


Rapat yang berlangsung di lantai II DPRD Batola ini di antaranya membahas rencana penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta aturan pengangkatan kepala desa dan perangkat desa menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2027.


Ketua Bapemperda DPRD Batola, Hendri Dyah Estiningrum mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengajukan 15 rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dimasukan dalam agenda legislasi tahun mendatang 2027.


Seluruh usulan tersebut, lanjutnya, akan dibahas dan disesuaikan melalui koordinasi antara legislatif dan eksekutif agar dapat dituntaskan berdasarkan kesepakatan bersama.


Terkait penyederhanaan SOTK, akan terjadi penggabungan 5 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sehingga dari semula 29 akan menjadi 24 SKPD. Namun untuk SKPD mana saja yang bakal digabung masih dalam pembahasan.

Baca juga :

Serap Masukan dan Sosialisasikan Pajak, BP2RD Batola Gelar Forum Konsultasi Publik

Khairina Yasmin Ananda Gantikan Sang Ayah sebagai Anggota DPRD Batola

Ketua DPRD Ayu Dyan Harapkan Sarpras Bermanfaat Penanggulangan Karhutla


Hendri Dyah Estiningrum menyatakan, penggabungan sejumlah SKPD selain untuk perampingan juga merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran.


Sementara terkait regulasi pemerintahan desa, menurut wanita yang juga anggota Komisi I DPRD Batola ini, dilakukan berkaitan langsung dengan persiapan pilkades serentak. Mengingat kejelasan aturan mengenai pengangkatan kepala desa maupun perangkat desa menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.


Kepala Bagian Hukum Setdakab Batola, Mahardhika Prima Wijaya Rosady menjelaskan, koordinasi bersama Bapemperda tidak hanya membahas usulan Raperda tetapi juga mengevaluasi tata kelola pembentukan produk hukum daerah yang salah satunya terkait penataan mekanisme Propemperda.


“Langkah itu bertujuan agar penyusunan peraturan kepala daerah memiliki perencanaan dan jadwal yang terkoordinasi sehingga mekanisme lebih tertib dan tidak ada lagi produk hukum yang disusun di luar agenda yang telah ditentukan,” ujar Mahardhika.


Terait SOTK, menurut Mahardhika, ditargetkan akan rampung tahun 2026 sehingga diharapkan perubahan struktur organisasi itu sudah dapat diterapkan pada 2027.


“Penataan regulasi dan organisasi pemerintahan ini menjadi bagian dari agenda Pemkab Batola dalam menyesuaikan tata kelola birokrasi dengan kebutuhan daerah sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran,” ujarnya. jr

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Print
What do you think?
Love0
Cry0
Sad0
Happy0
Angry0
Surprise0
Leave a review Leave a review

Leave a review Batalkan balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Populer Bulan Ini

230831180410IMG 20230831 WA0030
Kabupaten Banjar Bidik Pengembangan Budidaya Jagung Pakan Seluas 150 Hektare
21 Oktober 2026, 09.21
IMG 20261029 WA0050
Dapat Banpres Karhutla Rp10 M, Pemkab Tabalong Buka-bukaan Rincian Penggunaannya
29 Oktober 2026, 16.55
771c4a8d c9ef 4602 981d 08bf8e605aea
Kasus Mafia Tanah Jadi Sorotan Tuntutan KAKI di Kejati Kalsel
22 Oktober 2026, 09.31
IMG 20261028 220323
Bantu Warga Hadapi Kemarau dan Karhutla, Habib Sayed Jafar Alaydrus Kerahkan Truk Tangki Air Bersih
3 November 2026, 14.07
IMG 20261023 081936
Apresiasi Salat Istisqa SMAN 2 Banjarbaru, Emi Lasari Harap Jadi Inspirasi Sekolah Lain
23 Oktober 2026, 16.31

You Might Also Like

Serap Masukan dan Sosialisasikan Pajak, BP2RD Batola Gelar Forum Konsultasi Publik

Khairina Yasmin Ananda Gantikan Sang Ayah sebagai Anggota DPRD Batola

Ketua DPRD Ayu Dyan Harapkan Sarpras Bermanfaat Penanggulangan Karhutla

Bahrul Ilmi Distribusikan Sarpras Banpres Karhutla

DPRD Barito Kuala Salurkan Bantuan ke Posko Karhutla

Teras7.comTeras7.com
Follow US
© 2022 PT. Teras Tujuh Indonesia. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Wartawan
  • Tim Redaksi
Selamat Datang!

Masuk ke akun

Register Lost your password?