TERAS7.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Senin (06/07/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Balangan, Hj. Lindawati, didampingi Wakil Ketua I DPRD Balangan, Muhammad Rizkan. Turut hadir Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, beserta jajaran kepala perangkat daerah terkait.
Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Wakil Ketua I DPRD Balangan, Muhammad Rizkan, mengatakan pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD. Menurutnya, besarnya SiLPA harus menjadi perhatian agar pengelolaan anggaran pada tahun berikutnya semakin efektif.
“Melalui hasil rapat ini, kita mengoreksi kembali faktor-faktor pemicu tingginya SiLPA. Ini menjadi masukan penting dalam penyusunan APBD 2026 agar lonjakan SiLPA tidak terulang kembali. Dengan begitu, program-program yang bersifat prioritas bisa terbiayai dan terealisasi dengan maksimal,” ujarnya.
Rizkan menjelaskan dana SiLPA yang tersisa telah kembali masuk ke kas daerah dan akan diperhitungkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menyampaikan realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 85 persen, sehingga masih menyisakan SiLPA sekitar 15 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja penyerapan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
“Persentase ini menjadi catatan penting bagi kami ke depan untuk terus memacu dan meningkatkan realisasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya,” kata Fakhriyanto.
Melalui rapat kerja tersebut, DPRD dan TAPD Balangan berharap berbagai faktor penyebab tingginya SiLPA dapat diidentifikasi sehingga penyusunan dan pelaksanaan APBD ke depan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan daerah.
