TERAS7.COM – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan program dalam APBD 2027 yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama listrik dan air.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja pembahasan program dan kegiatan Dinas ESDM bersama Komisi III DPRD Kalsel, Kamis (1/10/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengatakan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan program dan anggaran Dinas ESDM.
“Yang lebih utama itu masyarakat dasar, listrik, air. Itu pasti menyentuh kebutuhan masyarakat dasar. Kita lebih mengutamakan itu, baru yang lainnya menyusul,” kata Mustaqimah.
Menurutnya, usulan program dari dewan yang berorientasi langsung kepada masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD 2027.
Salah satunya terkait Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Mustaqimah meminta progres realisasi program tersebut terus diperbarui dan disampaikan kepada dewan.
Ia menilai, pembaruan data dan progres realisasi penting agar pelaksanaan program dapat dipantau bersama sekaligus menjadi dasar dalam menyusun usulan berikutnya agar lebih tepat sasaran.
Hasil pembahasan bersama Dinas ESDM, lanjut Mustaqimah, akan dibawa kembali dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel, termasuk terkait kemungkinan penyesuaian alokasi sejumlah program.
“Kalau ada kegiatan yang bisa dikurangi, kita bisa melihat kemungkinan dialihkan ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu yang didorong adalah penambahan sambungan listrik bagi warga yang belum memiliki kWh meter sendiri.
Mustaqimah menjelaskan, kepemilikan kWh meter secara mandiri tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya, tetapi juga keamanan. Sambungan listrik yang masih mengait dengan sambungan lain dinilai berpotensi membuat biaya penggunaan membengkak dan menimbulkan risiko keamanan ketika terjadi gangguan maupun kebakaran.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas ESDM Kalsel, H Endarto, menjelaskan bantuan pasang baru listrik disalurkan berdasarkan data penerima yang jelas.
“Setiap BPBL by name, by address, by proposal,” ujarnya.
Endarto menambahkan, Dinas ESDM Kalsel akan terus berupaya mengakomodasi harapan Komisi III terkait program-program yang berorientasi kepada masyarakat.
