TERAS7.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Monika Dahu, menyerap aspirasi masyarakat Desa Batuah, Kecamatan Pamukan Barat, dalam kegiatan Reses Tahap III, Minggu (01/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan berbagai keluhan dan usulan pembangunan secara langsung kepada wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III tersebut.
Kehadiran Monika disambut aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus PAC PDI Perjuangan Pamukan Barat, serta masyarakat setempat.
Dalam pertemuan itu, Monika mengatakan turun langsung ke tengah masyarakat merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD untuk mengetahui kebutuhan warga di daerah pemilihan.
“Kami hadir langsung di lapangan untuk mendengarkan dan menjaring aspirasi masyarakat Desa Batuah. Sebagai wakil rakyat, ini adalah langkah penting bagi kami untuk mendatangi konstituen, melihat kondisi riil, dan mencatat harapan-harapan mereka,” ujar Monika.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah usulan prioritas disampaikan, terutama terkait pembenahan infrastruktur desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyediaan fasilitas penunjang sektor pendidikan dan pertanian.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Monika memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat telah dicatat untuk selanjutnya dihimpun melalui mekanisme kelembagaan DPRD.
Ia menjelaskan, hasil penyerapan aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Seluruh aspirasi masyarakat Desa Batuah yang sudah kami tampung ini akan diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat segera dianalisis serta ditindaklanjuti dalam program pembangunan ke depan,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Monika berharap komunikasi antara masyarakat dan DPRD dapat terus terjalin sehingga kebutuhan pembangunan di wilayah Kecamatan Pamukan Barat turut mendapat perhatian.
Penyerapan aspirasi ini juga diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kecamatan yang berada di luar Pulau Laut.