TERAS7.COM – Surat pernyataan kesanggupan membayar sumbangan komite di SMA Negeri 4 Banjarbaru menjadi sorotan setelah beredar di media sosial.
Surat bertajuk “Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Sumbangan Komite Tahun 2026/2027” itu memuat pilihan nominal sumbangan mulai Rp600 ribu hingga Rp1 juta per tahun, serta kolom untuk mengisi nominal lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala SMAN 4 Banjarbaru, Roosmila Adhani mengatakan, pihak sekolah langsung mencabut dan membatalkan surat yang mencantumkan nominal sumbangan tersebut.
“Jadi, kami langsung mencabut dan membatalkan surat sumbangan bertarif itu,” ujarnya.
Roosmila menjelaskan, sebelum mengambil langkah tersebut, pihak sekolah terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada komite sekolah terkait beredarnya surat tersebut.
“Setelah kami tanyakan, ternyata memang benar surat itu sudah diedarkan sejak dua tahun lalu,” katanya.
Ia menyebut, surat yang kini menjadi sorotan merupakan salinan dari surat-surat sebelumnya yang telah beredar sejak masa kepemimpinan kepala sekolah terdahulu, Sumini.
“Jadi, surat yang viral sekarang ini semacam copy-paste dari surat-surat sebelumnya. Cuma, pada saat itu tidak ada gejolak. Setelah ulun datang ke sini dan menjabat sebagai kepala sekolah, baru ramai seperti ini,” ungkapnya.
Selain melakukan klarifikasi internal, pihak sekolah juga telah memenuhi panggilan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.
“Kami juga sudah menghadiri panggilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan BPK terkait persoalan ini,” tuturnya.
Roosmila mengatakan, pemeriksaan tersebut salah satunya berkaitan dengan kemungkinan adanya penganggaran ganda antara dana sumbangan komite dan anggaran pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun BOS Daerah (BOSDA).
“Ternyata aman saja, tidak ada penganggaran ganda. Saat kami ke Dinas Pendidikan, juga sudah disampaikan bahwa memang tidak ada double anggaran,” jelasnya.
Ia menerangkan, dana yang dihimpun melalui komite sekolah selama ini diperuntukkan membantu pembayaran honor lima petugas kebersihan dan keamanan yang belum dapat dibiayai melalui BOS maupun BOSDA karena terkendala persyaratan administrasi.
Sebagian petugas tersebut merupakan warga sekitar yang diberdayakan untuk membantu menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah.
Meski surat bertarif telah dibatalkan, penggalangan sumbangan melalui komite tetap dapat dilanjutkan dengan mekanisme yang disesuaikan dengan regulasi tentang komite sekolah.
Roosmila menjelaskan, surat yang nantinya digunakan tidak boleh mencantumkan nominal tertentu, menetapkan batas waktu pembayaran, maupun memuat unsur pemaksaan kepada orang tua siswa.
“Yang pertama, tidak ada nominal yang tertera. Kemudian, tidak ada batasan waktu untuk memberikan sumbangan dan tidak boleh memaksa siapa pun,” tegasnya.
Selain itu, orang tua yang tidak mampu memberikan sumbangan tidak boleh mendapatkan tekanan dalam bentuk apa pun, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun hak anak untuk memperoleh pendidikan.
“Di surat itu juga harus dinyatakan bahwa bagi orang tua yang memang tidak sanggup, tidak ada tekanan apa pun, baik terhadap kegiatan akademik maupun hak anak dalam belajar. Itu tidak ada,” katanya.
Menurutnya, keberadaan sumbangan tersebut masih dibutuhkan agar kebutuhan kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah tetap terpenuhi.
“Kami mengimbau agar sumbangan tetap ada untuk membantu kebutuhan tersebut. Karena kalau tidak ada, bagaimana nanti keamanan dan kebersihan sekolah?” tuturnya.
Terkait pengelolaan dana, Roosmila menjelaskan bahwa pihak sekolah selama ini hanya menyediakan fasilitas tempat, sedangkan penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan dana sumbangan dilakukan oleh komite sekolah.
“Kami dari pihak sekolah cuma memfasilitasi tempat saja. Bahkan, yang menerima uangnya mereka, yang membelanjakan juga mereka. Jadi, pihak komite yang mengelola dana itu untuk nantinya digunakan bagi keperluan sekolah,” ungkapnya.
Roosmila menambahkan, pihak sekolah akan berupaya mengambil alih pembiayaan kebutuhan yang memungkinkan untuk ditanggung melalui anggaran pemerintah.
Namun, apabila terdapat kebutuhan yang tidak dapat dibiayai melalui anggaran tersebut, bantuan dari orang tua siswa masih menjadi salah satu sumber dukungan melalui mekanisme komite.
“Kalau ulun, berusaha apa yang bisa dibiayai melalui dana pemerintah, itu akan ulun ambil alih dari komite. Tapi kalau memang tidak bisa, mau ke mana lagi kita mencari bantuan, kecuali kepada orang tua siswa,” tuturnya.
Di sisi lain, Roosmila menganggap persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi bagi sekolah maupun komite agar lebih memahami aturan dalam melakukan penggalangan sumbangan.
Ia mengakui, penggunaan redaksi surat yang mencantumkan nominal perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan kesan bahwa sumbangan merupakan kewajiban orang tua siswa.
“Ini juga menjadi pembelajaran buat komite. Sepertinya karena ketidaktahuan pihak komite, selama dua tahun ini mereka tetap melaksanakan penggalangan sumbangan tanpa mengetahui bagaimana aturan dan redaksi yang benar dalam meminta sumbangan,” ungkapnya.
Roosmila juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan perhatian dan mengoreksi mekanisme penggalangan sumbangan tersebut.
“Tidak ada dendam atau apa. Ulun justru berterima kasih karena ada yang mengoreksi, sehingga kami bisa bekerja lebih baik dan memperbaiki sesuai redaksi yang benar,” pungkasnya.
