TERAS7.COM – Kawasan pengembangan Aerocity di sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor kini memiliki landasan hukum melalui penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Aerocity Tahun 2026–2046.
Landasan hukum tersebut ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2026 yang resmi diundangkan pada 10 Juli 2026.
Adapun konsep pengembangan kawasan Aerocity Banjarbaru sendiri telah dirintis Pemerintah Kota Banjarbaru sejak 2018, pada masa kepemimpinan Wali Kota Nadjmi Adhani.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Banjarbaru, Erwin, menjelaskan bahwa penyusunan RDTR Aerocity telah melalui proses panjang sejak pertama kali diinisiasi pada tahun tersebut.
Perencanaan itu diawali dengan sosialisasi pembangunan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
Pembahasan kemudian berlanjut melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Agustus 2025.
Setelah melalui rangkaian proses tersebut, RDTR Aerocity akhirnya ditetapkan sebagai pedoman resmi pengembangan kawasan untuk periode 2026 hingga 2046.
“RDTR menjadi pedoman penting agar pengembangan kawasan Aerocity berjalan terarah,” ujar Erwin.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut menjadi dasar pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar pembangunan kawasan tidak berkembang secara sporadis.
Saat ini, Pemkot Banjarbaru mulai memperkuat implementasi regulasi melalui integrasi RDTR dengan sistem perizinan Online Single Submission (OSS).
Proses integrasi tersebut dilakukan dengan pendampingan Kementerian ATR/BPN dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Kami berharap regulasi ini memberikan kepastian tata ruang bagi calon investor,” katanya.
Dengan adanya RDTR, pemanfaatan ruang di kawasan Aerocity diharapkan dapat berjalan lebih terarah sesuai peruntukan yang telah ditetapkan.
Regulasi tersebut sekaligus menjadi landasan dalam mengarahkan pembangunan kawasan untuk jangka panjang hingga 2046.