TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Musyarawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.Kegiatan yang diikuti seluruh pejabat eselon II, III, IV dan para camat ini dibuka Bupati Batola Hj Noormiliyani AS di Aula Selidah Kantor Bupati Batola, Rabu (18/04/2018).
Musrenbang yang dihadiri Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor, Ketua DPRD Batola H Hikmatullah beserta anggota, para forkopimda, yang mewakili Kepala Bappeda Batola yakni Pejabat Fungsional Perencana Madya Wildon, para instansi vertikal, perbankan, BUMN, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan berbagai lapisan masyarakat ini dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan 2019 yang dituangkan dalam RKPD 2019 serta sinergis dengan kebijakan pemerintah nasional dan Provinsi Kalsel.
Bupati Noormiliyani berharap, penyusunan RKPD Batola 2019 di samping mempedomani visi dan misi yang ada juga memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik dan mengaplikasikan kriteria holistik, thematik, integratif serta spasial dengan rencana kerja yang memiliki indikator smart yaitu menunjukan substansi sustainable, measurable, actual, relevance, rasional, dan timely.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini mengatakan, perencanaan pembangunan yang baik wajib mengedepankan asas manfaat untuk masyarakat. Demikian pula perencanaan yang ditetapkan wajib diiringi kepedulian secara total kepada masyarakat.
“Inilah yang saya harapkan agar penyusunan rencana kerja benar-benar menjadi langkah tepat baik sasaran maupun anggaran,” ujarnya.
Bupati perempuan pertama di Kalsel itu menambahkan, dalam penyusunan RKPD juga tetap mengedepankan jati diri Batola sebagai Kabupaten Ketahanan Pangan. Serta mencakup upaya bergesernya pola intensifikasi pemanfaatan lahan pekarangan, dengan kegiatan yang semakin ke hilir dan bertumpu dari hasil pencermatan pasar dengan mengedepankan kearifan serta inovasi berbasis teknologi.
Selain itu, program dan kegiatan diharapkan menjadi aktivitas kolaborasi program untuk membangun sinergitas kegiatan yang dilaksanakan SKPD di tengah-tengah relatif terbatasnya anggaran.
Yang lebih penting lagi, program dan kegiatan yang disusun harus bermuatan perlakuan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus sebagai perwujudan bidang pembangunan lingkungan melalui peningkatan daya dukung lingkungan.
Selain itu yang juga patut menjadi perhatian menyangkut upaya pemberdayaan aparatur agar semakin peduli, profesonal, memiliki integritas tinggi, berdisiplin, berkinerja, dan melayani guna mendukung kinerja pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
