Sebelumnya, Ketua DPRD Batola H Hikmatullah memberikan apresiasi atas musrenbang yang dilaksanakan. Ia mengatakan, Musrenbang RKPD ini merupakan tindaklanjut dari RPJMD yang diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih baik.
Atul (panggilan akrap Hikmatullah) juga menilai, musrenbang ini memiliki nilai strategis dalam rangka kepentingan dalam membahas dan menyiapkan program dan kegiatan tahun 2019.
“Dengan adanya musrenbang ini diharapkan dapat menetapkan arah pembangunan yang semakin maju dan semakin baik,” katanya.
Ketua Bappeda Provinsi Kalsel, Nurul Pajar Desira, melalui Pejabat Fungsional Perencana Madya Wildon menyatakan, musrenbang yang ideal adalah program kegiatan yang diusulkan hendaknya benar-benar merupakan kebutuhan riil bagi masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sehingga diharapkan tercipta sinergi program dan kegiatan antar perangkat daerah, koordinasi dan sinkronisasi semua stakeholders yang baik dan saling menunjang sehingga tidak ada lagi program yang jalan sendiri-sendiri. Dengan demikian perencanaan yang dihasilkan akan bersifat holistik, thematik, integratif dan spasial.
Wildon mengatakan, RKPD Provinsi Kalsel Tahun 2019 mengacu 6 prioritas daerah di antaranya meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat, terampil dan berbudi pekerti luhur melalui penerapan fungsi keluarga, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan penerapan e-governance, mengembangkan sarana prasarana strategis daerah untuk peningkatan daya tambah ekonomi melalui sektor pariwisata, industri serta pangan, perdagangan dan jasa, meningkatkan ketahanan energi dan kelestarian lingkungan, menyiapkan run up untuk tuan rumah PON tahun 2014, serta menyukseskan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.
Sebagai pertimbangan dan informasi, sebutnya, dalam penyusunan RKPD di daerah, perlu diperhatikan capaian beberapa indikator pembangunan sebagai dasar pijakan untuk perencanaan strategis, kebijakan, program dan kegiatan.
Pencapaian indikator makro yang perlu disinkronisasikan antara lain, katanya, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, IPM, indeks gini, indeks kualitas lingkungan hidup dan laju pertumbuhan penduduk.
“Sinkronisasi akan terus dilaksanakan pemprov yang dikoordinasikan Bappeda Provinsi Kalsel. Dengan adanya sinergi antara pemprov dengan pemkab/kota diharapkan tujuan pembangunan akan lebih cepat tercapai,” pungkasnya.
