TERAS7.COM – Keberadan Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam penanganan covid-19 dipertanyakan, Sekertaris Daerah Banjar Ambil alih Gusus Tugas Tanggap Darurat Covid-19, Selasa (07/04).
Sejak awal Kabupaten Banjar dinyatakan berstatus Tanggap Darurat penyebaran wabah virus corona, hingga ditetapkannya 3 orang asal Kabupaten Banjar positif terinfeksi korona. Keberadaan Bupati Banjar Khalilurrahaman dan Wakilnya Saidi Mansyur, tak nampak selama teleconference, untuk melaporkan situasi terkini dan langkah-langka penanganan covid-19 di Kabupaten Banjar setiap harinya.
Dimana hal itu berdasarkan intruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten Kota harus dipimpin oleh Kepala Daerah, namun Kabupaten Banjar lebih banyak kebijakan gugus tugas ada ditangan Sekda Banjar Mokhammad Hilman dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dianuddin dalan penanganan covid-19.
Saat diminta keterangan tentang keberadaan dan tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Banjar oleh Wartawan yang tergabung di Jurnalis Banjar, Sekda Banjar mengaku berat dalam menangani Covid-19 yang hanya di kerjakannya sendirian.
“Bagi kami berat juga, apa yang kalian rasakan itu juga berat bagi kami,” ucapnya sambil tertawa untuk membuat situasi tenang.
Ia melanjutkan, bahwa segala hasil keputusan dan masukan dari gugus tugas, akan disampaikan kepada Bupati atau Wakil Bupati Banjar, yang mana keputusan tetap ada di tangan pimpinan.
Selian itu, menurutnya pihaknya sudah merencanakan pertemuan bersama Wakil Bupati Banjar, terkait teknis penanganan kemiskinan di musim pandemi covid-19, sesuai dengan intruksi Kementrian Dalam Negeri agar Kabupaten Kota Mempersiapkannya sejak dini, ketersediaan bahan pangan dan pokok terkhusus untuk warga miskin.
“Dirumah tangga ini (Pemerintahan Kabupaten Banjar) seperti penanganan kemiskinan ini yang akan kita komunikasikan dengan Mama (Wakil Bupati Banjar),” jelasnya.
“Kalau ingin laporan sama kuitan (Orang tua, dalam pembahasan Bupati dan Wakil Bupati Banjar) maka kita harus mempersiapkan, nah ini akan kita laporkan kepada mama (Waki Bupati Banjar), akan kita jadwalkan karena kami belum siap bertemu dengan mama (Wakil Bupati Banjar), karena kami masih ada 40 ribu (data kemiskinan di Kabupaten Banjar) yang kita konfirmasi ulang (Dengan Dinas Sosial Kabupaten Banjar), yang mana yang dapat bantuan pangan nontunai atau bantuan logistik, seperti beras yang sudah diusulkan 100 ton, ini yang akan kita usulkan kedalam APBD,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Dandim 1006/Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto yang selalu hadir teleconference juga menambhakan, keberadaan TNI dalam penanganan covid-19 di lapangan juga selalu ia laporkan kepada Wakil Bupati Banjar, namun ia mengharapkan adanya tanggapan, agar segala arahan bisa dilaksakan langsung oleh TNI, sebagai bentuk pengabdian kepada Negara.
“TNI kan ngga ada kemana, ke kanan kiri oke. Saya juga mengambil langkah dengan TNI ini dengan ibunda (Wakil Bupati Banjar) kita bersama report secara pribadi memberikan laporan kondisi perkembangan kepada beliau dan saya minta beliau memikirkan juga hal ini, dan harapan kita pada saat ada forum terkait dengan keputusan kebijakan di lingkup kabupaten banjar, ini benar-benar fokus, gunakanlah tugas dan fungsi pada masing-masing untuk memberikan pertimbangan, bukan untuk menskreditkan satu dengan yang lainnya, menjatuhkan satu dengan yang lainnya, tetapi tujuannya untuk masyarakat kabupaten banjar, kita harus segera menyelesesaikan masalah ini,” ungkapnya.
Ia mengharapkan, pada saat pengambilan keputusan dan memberikan pertimbangan terkait penangan covid-19 di Kabupaten Banjar, kepala daerah bisa berhadir.
“Mudah mudahan report-report yang saya secara pribadi berikan kepada ibunda (Wakil Bupati Banjar) ini, beliau bisa memahami, ya mungkin besok ibu (Wakil Bupati Banjar) kita ini bisa berhadir kita lihat pertimbangannya, sehingga keputusan yang diambil besok adalah keputusan bersama,” pungkasnya.
