TERAS7.COM – Mobil listrik beberapa waktu belakangan mulai booming, terlebih dengan hadirnya mobil listrik ke tanah air dengan beragam harga dan spesifikasi.
Kendaraan bertenaga baterai dan didorong oleh motor listrik ini tidak mengeluarkan asap, apalagi gas buang sehingga tidak ada pencemaran udara alias ramah lingkungan.
Bahkan beberapa penggunanya mengaku cukup nyaman mengendarai mobil ini, karena tidak menimbulkan suara.
Bahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekdaprov, Fahrizal menyebutkan memungkinkan kendaraan jenis ini menjadi kendaraan operasional di masa depan.
Fahrizal mengungkapkan Pemprov Kalimantan Tengah mendukung program mobil listrik ini karena dirasa dapat menekan biaya operasional karena cukup murah.
Lalu bagaimana di Kalimantan Selatan? Beberapa waktu sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar, M. Rofiqi mengatakan pihaknya sempat melirik mobil listrik menjadi mobil dinasnya.
Terlebih salah satu produsen mobil terkenal di dunia, yakni Hyundai meluncurkan dua varian mobil listrik secara bersamaan di Indonesia, yakni Ioniq dan Kona Electric pada November 2020 yang lalu.
Mobil listrik yang ditawarkan jauh harganya lebih murah yakni sekitar 600-700 juta Rupiah per unit, lebih murah dari mobil listrik produksi Amerika Serikat seperti Tesla yang rata-rata harganya sekitar 2-3 Miliar Rupiah per unit.
“Kami sempat ingin mobil dinas kami sebagai Ketua adalah mobil listrik. Sayangnya saat pengajuan, ternyata tak ada di E-Katalog, kalau tender juga ribet, akhirnya tak jadi,” ujarnya.
Mobil listrik ungkapnya jauh lebih murah untuk perawatan daripada kendaraan yang menggunakan mesin bensin atau mesin diesel yang sekarang digunakan.
“Tak ada perawatan bulanan, tak ada ganti oli dan sebagainya. Cuma perlu ganti ban saja kalau diperlukan. Untuk biaya listrik untuk pengisian juga lebih hemat dibandingkan kendaraan yang lain,” sebut Rofiqi.
Dengan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas lanjutnya, cukup banyak anggaran operasional pemerintah yang bisa ditekan, terutama untuk biaya perawatan kendaraan dinas.
Sementara itu baru-baru ini, Bupati Banjar Saidi Mansyur saat di wawancarai awak media pada Rabu (16/6/2021) mengatakan pihaknya masih belum mengetahui secara mendetail mengenai seluk beluk mobil listrik ini.
“Untuk mobil listrik, kita mungkin akan ke daerah yang menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Kita akan kaji dulu anggarannya seperti apa, berapa harganya dan sebagainya masih kurang tahu,” katanya.
Namun jika benar-benar bisa menghemat anggaran daerah dan menunjang mobilitas kerja pemerintah, pihaknya akan mempertimbangkan.
“Memang sangat baik karena ramah lingkungan dan hemat, untuk efisiensi anggaran. Tapi kita belum tahu sejauh mana mobilitas mobil listrik ini, karena Kabupaten Banjar luas. Tak hanya perkotaan saja, tapi juga ada pedesaan, jadi memungkinkan tidak? Apalagi untuk keperluan seperti charget mobil listrik, saat ini kita tidak punya alat memadai disini,” terang Saidi.
