TERAS7.COM – Belasan peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Provinsi Kalimantan Selatan gelar aksi di halaman Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu (16/2/2022) siang.
Para peternak yang memproduksi telur ayam ini melakukan aksi meminta agar pemerintah melalui dinas terkait untuk lebih peduli terhadap mereka.
Pasalnya saat ini diduga beredar telur ilegal dari luar pulau, padahal Kalimantan Selatan sudah swasembada telur, bahkan mampu mencukupi kebutuhan dari luar daerah seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Pinsar Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Rauf kepada awak media usai melakukan aksi.
Aksi tersebut ungkap Rauf merupakan aksi solidaritas antar sesama peternak yang merugi dengan dugaan adanya telur ilegal dari luar daerah tersebut.
“Kami sangat rugi karena harga jual telur ilegal tersebut berada dibawah Harga Pokok Produksi (HPP) kami,” ujarnya.
Telur ilegal yang diduga masuk ke Kalimantan Selatan sebanyak 3-4 kontainer secara rutin lanjut Rauf, dijual dengan harga 19 ribu rupiah per Kg, jauh dibawah HPP peternak di daerah sebesar 24 ribu rupiah.
“Karena itu kami minta dukungan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, juga Balai Karantina Daerah dan Dinas Perdagangan untuk menangani masalah ini. Kalau ada yang datang dari luar pulau harus legal,” ujarnya.
Kebanyakan telur ilegal yang diduga beredar di pasaran dan merusak harga pasaran telur di daerah kata Rauf tak dibekali dengan Surat Rekomendasi yang resmi.
“Kalau tidak resmi ya harus dimusnahkan atau kembalikan ke daerah asalnya. Karena tempat kita bukan tempat sampah pembuangan dari tetangga, justru kita sudah swasembada dan siap mencukupi kebutuhan daerah,” terangnya.
Jika pemerintah daerah tak mengambil tindakan jelas Rauf, justru akan berakibat fatal bagi peternak lokal, dimana mereka dapat gulung tikar hanya dalam hitungan minggu.
“Apalagi kami sudah melakukan audiensi berkali-kali ke DPRD Kalsel, juga dinas terkait sampai Balai Karantina. Karena itu kali ini kita lakukan jalan terakhir dengan melakukan aksi menolak telur ilegal,” kata Rauf.
Sementara itu di lokasi aksi, tak ada pejabat eselon 2 maupun eselon 3 dari Disbunnak Kalsel menerima perwakilan peternak yang turut serta menggerakkan roda ekonomi Kalimantan Selatan tersebut.
Bahkan salah satu ASN, menurut salah satu staf Disbunnak Kalsel adalah kepala seksi di bidang peternakan yang sempat ikut berfoto bersama peserta aksi pun, enggan berkomentar menanggapi keluhan insan peternakan yang sudah membuat Kalimantan Selatan swasembada telur.
“Itu bukan kewenangan saya,” ujarnya saat diminta tanggapannya mengenai keluhan peternak tersebut oleh awak media usai aksi.
Bahkan saat coba dikonfirmasi kembali usai aksi tersebut, tak ada satupun pejabat terkait di lingkungan Disbunnak Provinsi Kalimantan Selatan yang mau dimintai keterangan terkait adanya telur ilegal yang masuk dari luar daerah dan merugikan peternak lokal ini.
