TERAS7.COM – Kejaksaan Negeri Barito Kuala (Kejari Batola) menyerahkan Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Hukum Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola), Rabu (30/03/2022).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batola, Eben Neser Silalahi menyebut, laporan yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab dalam pendampingan hukum atas dasar permohonan pendampingan baik dari pemerintah daerah maupun satuan unit kerja.
“Laporan ini menjadi bahan evaluasi sebagai masukan dalam pembangunan di Batola,” ucapnya.
Eben menerangkan, pendampingan yang pihaknya laksanakan bersifat tidak mengikat dalam pengambilan keputusan. Sedang materinya bersifat yuridis dan tidak memasuki tupoksi satuan kerja (satker).
“Melalui pendampingan hanya memberikan arahan, sehingga pemda maupun unit kerja memiliki dasar yuridis yang kuat dalam pengambilan keputusan,” paparnya.
Eben menambahkan, pada pendampingan selanjutnya pihaknya akan menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga pada saat pendampingan bersamaan dengan audit internal maka tidak ada kebocoran anggaran akibat spesifikasi yang tidak sesuai dalam pembangunan.
“Ketika proyek pembangunan selesai kita harap nantinya pendampingan selesai dan audit selesai sehingga tidak ada mark-up atau ketidaksesuaian spesifikasi dalam proyek pembangunan daerah,” ungkapnya.
Kajari mengutarakan, unit kerja lingkup Pemkab Batola yang dilakukan pendampingan terdiri dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS SH menyatakan, pendampingan hukum (legal assistance) menjadi bukti konkrit keinginan pemerintah daerah dalam penegakan hukum agar pembangunan dapat berdampak positif.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini mengutarakan, jaminan hukum baik secara legal assistance maupun legal opinion diharapkan dapat menyelesaikan masalah hukum perdata dan tata usaha negara dengan lebih cepat.
“Selama ini Pemkab Batola telah saling bertukar informasi dengan Kejari Batola demi upaya penegakkan hukum,” paparnya.
Atas laporan pendampingan yang disampaikan, bupati perempuan pertama di Kalsel itu mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kejari Batola.
Ia berharap upaya ini menjadi langkah bersama untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang sejahtera.
