TERAS7.COM – Tidak sedikit memang, banyak sekolah sekolah yang masih belum memiliki standar nasional pembelajaran dan tidak bisa mengikuti sistem nasional seperti melaksakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), yang mana masih banyak sekolah didaerah dengan kurikulum pembelajaran yang tertingal dari sekolah sekolah di pusat kota.
Hal lain yang juga menjadi masalah utama dalam dunia pendidikan di daerah yakni tenaga pengajar, dimana masih banyak tenaga pengajar atau guru yang sudah lama mengajar sebagai honorer atau guru kontrak namun tidak pernah diangkat menjadi Pegai Negeri Sipil (PNS).
Dua poin diatas menjadi sangat penting bagi kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Maidi Armansyah, untuk melanjutkan dan menata kembali sistem pendidikan agar indek pendidikan di Kabupaten Banjar bisa lebih meningkat.
Kepada teras7.com pada rabu (08/01), Maidi Armansyah yang baru dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Banjar ini mengatakan, diawal jabatan ada dua hal yang menjadi prioritas atau PR bagi Dinas Pendidikan, yaitu pertama pendidikan berkarakter dan kedua tenaga pengajar.
Untuk yang pertama penerapan pendidikan berkarakter disetiap sekolah merupakan inovasi dari dunia pendidikan di era sekarang, sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran oleh sekolah kepada para murid, agar melahirkan siswa atau putra putri daerah yang memiliki kepribadian yang luhur, beradab, berakhlak serta prestasi yang mampu mengharumkan nama baik daerah bangsa dan negara.
“Salah satu pendidikan berkarakter yang akan kita terapkan yakni pendidikan baca tulis Al-qur’an dan baca tulis arab melayu, sesuai dengan budaya daerah yang religius di kabupaten banjar, dua pelajaran ini akan dimuat dalam mata pelajaran muatan lokal,” ujarnya.
Untuk itu ia melanjutan, Dinas Pendidikan akan menerapkan pendidikan berkarakter tersebut ke semua sekolah SMP dan juga mengadakan pelatihan kepada tenaga pengajar sebagai upaya memenuhi Indek Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu Maidi Armasnyah mengatakan, tahun 2019 dari 73 sekolah SMP yang ada, ditargetkan 18 sekolah bisa mengikuti UNBK, dimana beberapasekolah lainnya bisa bergabung melaksakan UNKB di sekolah yang sudah memiliki kelengkapan komputer.
“Tahun ini kita upayakan keseluruhan sekolah bisa mengikuti UNBK, januari ini kita akan ikut simulasi yang diadakn provinsi Kalsel,” katanya.
Prioritas kedua, Maidi Armasnyah melanjutkan, yakni konsentsrasi pemerintah daerah terhadap nasib guru daerah terpencil. Kabupaten banjar masih banyak memiliki guru yang bertugas di daerah terpencil, dimana mereka sudah lama bertugas namun hingga kini belum diangkat menjadi guru kontrak atau PNS.
“Keadilan untuk tenaga pengajar sangat penting, banyak guru yang berjasa menjalankan proses pendidikan dan pengajaran di daerah terpencil namun tidak mendapat pehatian,” jelasnya.
Hal ini menjadi sangat penting bagi pemerintah melewati Dinas Pendidikan, agar bagamana para tenaga pengajar yang ada di Kabupaten Banjar bisa diperhatikan.
Maidi mengakui, mekanisme pengangkatan guru honorer menjadi guru kontrak dan PNS terkendala pada beberapa aturan pusat, yang mana secara kompetensi wilayah pendidikan, Kabupaten Banjar memiliki tenaga pengarar yang cukup, namun terbentur dengan peraturan.
“Untuk mengatasi hal itu, kita akan bekerjasma dengan DPRD Kabupaten Banjar mendatangi kementerian pusat untuk memberitahukan bahwa ada beberapa aturan mesti dilakukan pembaharuan, untuk kemajuan bidang pendidikan didaerah, saya yakin masalah ini juga terjadi di semua daerah di Indonesia,” pungkasnya.
