TERAS7.COM – Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) di Kabupaten Banjar masih kerap padam, dan malah sebagian titik terpantau masih tidak terpasang.
Sebelumnya saat ditemui teras7.com, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar melalui Bidang Kawasan Permukiman menyebut anggaran minim menjadi salah satu kendala pemeliharaan PJU dan PJL.
“Klasik sih, artinya spot anggaran masih minimalis sekali, kami mau melakukan pemeliharaan dengan sebaik-baiknya, tapi kemampuan (anggaran -red) tidak ada,” ujar Kabid Kawasan Permukiman DPRKPLH Kabupaten Banjar, Akhmad Bayhaqie. Kamis (04/05/2023) kemarin.
Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiqi mengatakan, jika anggaran minim yang dilontrakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan PJU dan PJL tersebut merupakan alasan klasik.
“Itu alasan klasik, kalau terbatas terus, semuanya juga terbatas, semuanya bisa diusahakan,” ucapnya. Jumat (05/05/2023).
Sebab kata Rofiqi, manusia berbeda seperti binatang, karena diberikan Tuhan akal untuk berfikir, sehingga solusi dari setiap persoalan pasti bisa dicari.
“Hebatnya manusia daripada monyet itu dia diberikan pikiran untuk berfikir, kalau sekadar menjawab seperti itu, monyet juga bisa jawab,” tegas Rofiqi.
Ia menyarankan masyarakat yang merasa terdampak akibat matinya PJU untuk protes langsung ke instansi terkait.
“Protes saja ke dinas terkait, karena tiap bulan ada potongan pajak untuk PJU, ngapain duit masyarakat dipotong tapi fasilitasnya tidak dapat,” ungkapnya.
Terlebih menurut Rofiqi, PJU merupakan hak daripada masyarakat, yang telah menyetorkan pajak PJU lewat potongan pembayaran listrik tiap bulannya.
“Ngapain duit masyarakat dipotong tapi fasilitasnya tidak dapat,” ucapnya.
Adapun sebelumnya, permasalahan PJU dan PJL di Kabupaten Banjar, diakui DPRPKLH Kabupaten Banjar dikarenakan kondisi peralatan yang sudah lapuk atau tidak layak.
Kemudian, adanya adanya perubahan komposisi personal dalam tim pengelolaan pada DPRKPLH Kabupaten Banjar dan belum diserahkannya aset PSU ke pemerintah turut menjadi kendala pemeliharaan PJU dan PJL.
