TERAS7.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupeten Banjar menggelar rapat paripurna terkait penanggung jawaban anggaran daerah, Selasa (27/06/2023).
Dari rapat paripurna ini, diketahui pendapatan Anggaran Daerah (PAD) di Kabupaten Banjar mencapai target sebesar 110 persen dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kurang lebih Rp 285 miliar, tetapi belanja pegawai masih terlalu tinggi.
Hal ini disampaikan langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Banjar, Rahmat Saleh saat diwawancarai melalui whatsapp.
Ia menyampaikan untuk Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 1.942.542.960.003 dan realisasi Pendapatan Daerah senilai Rp 2.138.112.511.477.77.
“Yang artinya dari Pendapatan Daerah tingkat capaian secara komulatif sebesar 110 persen,” ungkapnya.
Saleh melanjutkan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah di anggarakan setelah perubahan seberas Rp 2.021.232.163.848, yang direalisasikan sebesar Rp 1.853.382.074.039 atau saat dipresentasenakan yakni 91,70 persen, sehingga yang tersisa yakni Rp 363.415.641.282,83.
“Jika dibandingkan dengan 2021 mengalami penurunan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Banjar agar lebih cermat dalam hal belanja daerah,” ungkapnya.
Ia menyampaikan perencaan pelaksaan kegiatan SKPD perlu lebih tepat guna dan efektif, sehingga pengeluaran anggaran dapat terlaksana sesuai waktu yang ditentukan, sesuai prosedur dan mengacu pada aturan hukum yang berlaku.
“Badan anggaran DRPD memberi apresiasi atas pengelolaan serta laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 2022, sehingga dari proses audit BPK RI memberikan pernyataan atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP -red) selama 10 tahun berturut-turut,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Banjar, Saidi Mansyur menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki fungsi pengawasan seperti BPK dan DPRD dalam upaya mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik.
Atas saran dan masukan yang telah disampaikan, Saidi Mansyur juga sampaikan apresiasinya, baik dalam pemandangan umum fraksi-fraksi maupun dalam pembahasan rapat badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah pada 14, 21 dan 22 Juni lalu.
“Adapun berbagai saran dan masukan yang telah disampaikan tersebut tentunya menjadi perhatian dan bahan perbaikan kami,” pungkasnya.
