TERAS7.COM – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan eksekutif Kabupaten Banjar terkat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zaleha (Raza) Martapura yang mengalihkan 110 honorernya menjadi tenaga outsourcing, yakni terdiri dari 80 tenaga kebersihan dan 30 petugas keamanan, di ruang Komisi IV DPRD Banjar, Kamis (04/01/2024).
Ketua Komisi IV DPRD Banjar Gusti Abdurrahman ketap di sapa Antung Aman mengatakan, bahwa ap yang dilakukan oleh pihak RSUD Ratu Zalecha sudah sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan jasa outsourcing ini bisa memperbaiki pelayanan hingga kebersihan di rumah sakit,” ungkapnya.
Antung aman didalam rapat tersebut menanyakan tentang pengalokasian anggaran untuk honorer yang akan dijadikan tenaga outsourcing.
“Informasi dari rumah sakit, anggaran telah diselesaikan pada 28 November 2023, namun untuk outsourcing akan dilakukan oleh pihak ketiga,” jelasnya.
Ditempat yang sama Pelaksanaan Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) RSUD Ratu Zaleha Martapura Ikhwansyah menjelaskan, bahwa penerapan outsourcing mulai dilakukan awal Januari 2024.
“Karena pada September 2023 lalu kita sudah melakukan sosialisasi,” ucapnya.
Ikhwansyah melanjutkan, setelah diterapkan sistem outsourcing, tenaga honorer yang sebelumnya menerima upah sekitar Rp1,3 juta, sekarang akan mendapatkan gaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).
“Tenaga outsourcing akan mendapatkan gaji sesuai UMR yakni sebesar Rp3,2 juta, dengan catatan mereka bekerja sesuai dengan SOP perusahaan atau vendor,” tutupnya.
