TERAS7.COM – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, akhirnya angkat bicara terkait polemik penyewaan mobil Land Rover Defender oleh Pemerintah Kota Samarinda yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
Mobil tersebut diketahui disewa dengan nilai sekitar Rp160 juta per bulan dan digunakan sebagai kendaraan operasional tamu VIP Pemkot Samarinda.
Menanggapi pertanyaan publik mengenai alasan pemerintah tidak membeli kendaraan tersebut, Andi Harun menjelaskan bahwa pada saat kebijakan penyewaan diambil, pemerintah kota belum memiliki ketersediaan anggaran untuk pembelian kendaraan baru.
“Pertanyaannya, kenapa nggak beli? Kan bisa jauh lebih murah. Nah, waktu mau beli itu duitnya nggak ada,” ujarnya.
Ia kemudian mengibaratkan kondisi tersebut seperti seseorang yang menyewa rumah karena belum memiliki dana untuk membeli rumah sendiri.
“Ada nggak kalian yang sewa rumah? Orang yang sewa rumah bertahun-tahun, bukan berarti dia nggak bisa beli rumah. Duitnya nggak ada. Tapi tiga tahun kemudian setelah sewa rumah, dihitung. Oh, coba ini dibelikan rumah, sudah jadi dua rumah. Lah, iya memang. Mau beli rumah, tapi nggak ada,” jelasnya.
Andi Harun juga menegaskan bahwa penggunaan kendaraan tersebut sejak awal tidak pernah ia tutupi kepada publik.
Menurutnya, kendaraan tersebut memang diperuntukkan sebagai mobil tamu pemerintah kota, namun dalam praktiknya kerap ia gunakan ketika menerima atau melayani tamu.
“Tapi semua yang disampaikan ini tidak ada seujung kuku pun saya tutup-tutupi. Saya kan nggak pernah bilang bahwa saya tidak pernah pakai. Sejak awal saya bilang, ini mobil tamu, memang sering saya pakai,” katanya.
Ia menambahkan bahwa jika sejak awal dirinya mengatakan tidak pernah menggunakan mobil tersebut, maka itu justru tidak sesuai dengan fakta.
“Kalau saya bilang di awal bahwa ini hanya mobil tamu, tidak pernah saya pakai, berarti saya bohong,” lanjutnya.
Andi Harun juga menjelaskan bahwa dalam dokumen anggaran, kendaraan tersebut sejak awal memang tercatat sebagai kendaraan untuk tamu, bukan kendaraan dinas wali kota.
“Apakah di awal tahun 2023 memang untuk penyewaan itu untuk mobil tamu? Memang nomenklaturnya mobil tamu. Nggak pernah dimasukkan untuk mobil dinas, karena saya masih punya mobil dinas,” jelasnya.
Ia menilai perbedaan persepsi yang muncul di publik kemungkinan terjadi karena adanya pergeseran pemaknaan dalam pemberitaan.
“Kalau terjadi pembelokan makna berita itu, itu menjadi perspektifnya beda,” ujarnya.
Meski demikian, Andi Harun menegaskan bahwa dirinya memahami perhatian publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah. Ia juga berharap semua pihak memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset dan operasional pemerintah.
“Tapi yang paling penting, teman-teman, kita berada pada satu frame yang sama. Saya yakin media juga ingin agar tata kelola atau pengelolaan mobil operasional pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel dan tidak ada teriris dengan kepentingan pribadi apalagi sampai merugikan keuangan daerah,” pungkasnya.
