TERAS7.COM – Kabupaten Balangan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 di Banjarbaru, Selasa (07/05/2024).
Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Rahmadi, menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 2023 kepada Bupati Balangan, Abdul Hadi, dan Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, peraihan predikat opini WTP ini mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Kewajiban Menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Jambi.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atau tingkat kewajaran informasi laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah.
Atas pencapaian ini, Bupati Balangan Abdul Hadi sangat bersyukur karena Pemerintah Kabupaten Balangan dapat kembali meraih predikat WTP sebanyak 11 kali berturut-turut.
Ia menyebut, raihan opini WTP 11 kali berturut-turut ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa untuk masyarakat Balangan, yang menunjukan bahwa sinergitas antara eksekutif dan legislatif sangat baik.
Dengan capaian tersebut, pihaknya juga sangat berharap agar tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan yang baik ini dapat terus dipertahankan.
“Semoga dengan tata kelola keuangan yang baik ini, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan bisa terus kita tingkatkan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmadi, menyampaikan masing-masing 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah menyajikan secara wajar baik segi material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
“Hal ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, atau dengan kata lain Wajar Tanpa Pengecualian atau Unqualified Opinion atau WTP,” ujarnya.
Dengan opini WTP ini, diharapkan pemerintah daerah dapat terus bekerja keras dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, agar tercipta tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel dan transparan.
