TERAS7.COM – Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas melaksanakan kegiatan reses di Jalan PM Noor, Komplek Asabri, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara.
Dalam kegiatan tersebut, Ririk berdialog langsung dengan para kader posyandu se-Kelurahan Sungai Ulin guna menyerap berbagai aspirasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan.
“Hari ini ulun melaksanakan reses bersama teman-teman kader posyandu se-Kelurahan Sungai Ulin. Dalam kesempatan ini kami mendengarkan berbagai aspirasi dari para kader posyandu,” ujarnya.
Ia menyampaikan salah satu aspirasi utama yang disampaikan para kader adalah kebutuhan alat kesehatan untuk menunjang kegiatan pelayanan posyandu.
Menurutnya, saat ini kader posyandu telah menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga kegiatan pelayanan yang dilakukan menjadi semakin luas.
“Apalagi sekarang posyandu tidak hanya melayani ibu hamil, balita, dan lansia saja, tetapi sudah melayani siklus hidup. Artinya pelayanan dimulai dari ibu hamil, kemudian saat melahirkan, bayi, anak yang tumbuh dan berkembang, remaja, hingga lansia,” jelasnya.
Dengan cakupan pelayanan yang semakin luas, Ririk menilai tugas dan tanggung jawab kader posyandu juga semakin besar. Karena itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari pemerintah.
Ia menyebutkan sejumlah usulan yang disampaikan kader posyandu di antaranya bantuan alat kesehatan seperti tensimeter, timbangan bayi, hingga alat pemeriksaan gula darah.
“Saat ini kader posyandu juga sudah melakukan kunjungan rumah, sehingga tentu mereka perlu membawa peralatan dasar kesehatan. Tidak mungkin ketika melakukan kunjungan rumah mereka tidak membawa apa-apa,” katanya.
Menurutnya, minimal kader posyandu dapat membawa alat sederhana seperti tensimeter untuk memeriksa tekanan darah masyarakat sekaligus memberikan edukasi kesehatan.
Sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di masyarakat, Ririk berharap para kader posyandu dapat memperoleh dukungan yang memadai, baik dari sisi sarana kesehatan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Selain kebutuhan alat kesehatan, persoalan insentif kader posyandu juga menjadi perhatian dalam kegiatan reses tersebut.
Saat ini insentif kader posyandu di Kota Banjarbaru masih berada di kisaran Rp100 ribu per bulan. Dengan tugas yang semakin banyak, ia berharap ada perhatian dari pemerintah kota agar insentif tersebut dapat ditingkatkan.
“Dengan tugas yang semakin banyak, tentu harapannya ada perhatian dari pemerintah agar insentif tersebut bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, persoalan kebutuhan alat kesehatan juga menjadi keluhan yang hampir sama dari para kader posyandu di wilayah lain.
Ia mengaku sebelumnya juga sempat menghadiri forum posyandu se-Kecamatan Banjarbaru Utara, di mana sebagian besar kader menyampaikan aspirasi yang serupa.
“Hampir semua keluhannya sama, yaitu terkait kebutuhan alat kesehatan seperti tensimeter, alat pemeriksaan gula darah, maupun timbangan,” katanya.
Selain itu, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di posyandu juga diharapkan tetap dilanjutkan. Saat ini anggaran PMT untuk satu posyandu berkisar sekitar Rp200 ribu.
“Memang jumlahnya tidak besar, sehingga harus dicukup-cukupkan untuk mendukung pelayanan siklus hidup di posyandu,” pungkasnya.
