TERAS7.COM – Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat bagi masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya yang dilanda bencana pandemi Covid-19.
Tak hanya membuat tatanan sosial berubah, cukup banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan banyak pula angkatan kerja produktif yang terpaksa menganggur akibat lesunya ekonomi akibat Covid-19.
Namun pada tahun 2021 ini, Pemerintah mulai melakukan beberapa program untuk menggeliatkan kembali ekonomi masyarakat, salah satunya dengan berbagai program pelatihan.
Salah satunya rencana pelatihan kerja bagi kaum disabilitas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banjar pada tahun ini.
Hal ini diungkapkan Kepala Disnakertrans Kabupaten Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (18/2).
“Memang dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI membuat surat yang meminta agar ada pelayanan publik bagi kaum disabilitas, jadi akan kita wujudkan dalam bentuk program pelatihan kerja,” sebutnya.
Pelatihan kerja yang diberikan sendiri bermacam-macam dan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Pelatihan yang diberikan tergantung apa yang bisa dikerjakan, akan kami sesuaikan secara bertahap misalnya dibidang kerajinan. Jika ada kaum disabilitas yang memiliki kemampuan intelektual lebih, akan kita dorong agar perusahaan-perusahaan menerima dan membuka peluang mereka,” kata Nyoman.
Selain itu program pelatihan bagi masyarakat yang dilakukan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) juga akan terus dilaksanakan setelah pada tahun 2020 distop karena pandemi Covid-19.
“Pada tahun kemarin karena adanya pandemi, semua pengiriman masyarakat kita untuk mengikuti pelatihan terpaksa tidak jadi diberangkatkan. Kita juga masih menunggu dari kementerian, apakah tahun ini akan kembali dibuka. Tapi pelatihan selama pandemi ini tetap kita programkan,” ujarnya.
Termasuk kata Nyoman, rencana pembentukan BLK di Kabupaten Banjar yang sayangnya pada anggaran tahun 2021 belum bisa disetujui, namun pihaknya mengaku akan memperjuangkan penyusunan DED pada anggaran perubahan nantinya.
Selain itu pihaknya juga melakukan sosialisasi terkait hubungan industrial agar tak ada perselisihan mengenai masalah buruh dan industri, serta tak ada pekerja yang seenaknya di PHK perusahaan seperti yang terjadi selama pandemi Covid-19.
“Kami nantinya juga akan melakukan diskusi dengan Bupati-Wakil Bupati Banjar terpilih, sehingga program Disnakertrans Kabupaten Banjar bisa sesuai dengan visi misi padangan Bupati-Wakil Bupati terpilih,” tutup Nyoman.
