TERAS7.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertujuan untuk mendpatkan data pelaksanaan pembangunan infrastuktur di 2023 ini, Rabu (29/03/2023).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Pribadi Heru Jaya, menurutnya saat usai melakukan rapat dengar pendapat berdasarkan hasil tersebut, Dinas PUPRP Kabupaten Banjar siap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Dalam pembahasan tersebut, banyak saran dan masukan yang disampaikan kawan-kawan di Komisi III, agar dapat menjadi perhatian Dinas PUPRP, utamanya terkait infrastruktur jalan. Dan PUPRP sendiri juga sudah siap memprioritaskan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan tersebut,” ungkapnya.
Politisi senior dari fraksi PKB Kabupaten Banjar melanjutkan Dinas PUPRP berencana akan melakukan normalisasi sungai-sungai kecil secara kecil secara umum guna mereduksi bencana banjir.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Anna Rosida Santi menjelaskan selain untuk melakukan pendataan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 2023, Dinas PUPRP telah melakukan pendataan terhadap sejumlah infastruktur yang rusak akibat terendam dari dampak pasca banjir.
“Berdasarkan data akumulasi di 11 kecamatan yang terdampak bencana banjir, tercatat kurang lebih sepanjang 3 Kilometer ruas jalan mengalami kerusakan, termasuk dua unit jembatan, untuk penanganannya akan kami lakukan pasca bencana,” ungkapnya.
Ia menambahkan terkait bencana tanah longsor yang terjadi di beberapa desa, yakni di Kecamatan Sambung Makmur, Desa Peramasan Bawah, dan Kecamatan Paramasan, pihaknya menyebutkan sudh selesai dilakukan penanganan.
“Terakhir, kami juga mendapat laporan telah terjadi longsor lagi di wilayah Kecamatan Sambung Makmur, dan saat ini masih kami lakukan survei, pada intinya, kalau dapat kami tangani secepatnya, pasti kami tangani, seperti oprit jembatan penghubung antar Desa Lok Tangga dan Desa Pasar Lama, Kecamatan Karang Intan, yang longsor, sudah selesai kami tangani,” tuturnya.
Ia juga menambahkan Dinas PUPRP Kabupaten Banjar saat ini tengah melakukan penanganan jembatan putus di Desa Kahelaan, Kecamatan Sungai Pinang pada saat ini progres fisiknya sudah mencapai 70%.
“Sedangkan untuk kegiatan normalisasi sungai, rencananya akan kita laksanakan di Sungai Handil Jepang, jadi, akan kami usulkan di perubahan nanti dengan estimasi anggaran sebesar Rp1,5 Miliar. Mudah-mudahan dapat diakomodir,” pungkasnya.
