TERAS7.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar Sosialisasi Tatap Muka kepada Kelompok Masyarakat Rentan di Ballroom Hortensia Hotel Roditha Banjarbaru, Kota Banjarbaru pada Jumat (22/11).
Sosialisasi dalam rangka persiapan pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara Serentak tahun 2020 ini dihadiri perwakilan pemilih pemula, pemilih disabilitas, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat di Kota Banjarbaru.
Sosialisasi ini yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI, Abdullah Iskandar ini diisi oleh 2 orang narasumber yaitu anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo dan aktifis perempuan Migrant Care, Anis Hidayah.
Selama lebih dari 3 jam, peserta sosialisasi ini mendapatkan paparan narasumber dan berdiskusi mengenai peran strategis masyarakat sipil dan Bawaslu dalam mengawal Pemilu Kepala Daerah Serentak yang akan digelar di 270 daerah pada tahun depan.
Kepada Teras7.com, Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan ada 2 hal penting yang ingin dicapai oleh Bawaslu RI ketika menggelar kegiatan Sosialisasi ini di Kota Banjarbaru.
“Pertama, kita ingin meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2020, karena dengan tingginya partisipasi pemilih bisa menjadi tolak ukur trust atau kepercayaan pubik terhadap pemilu. Kalau partisipasi masyarakat tinggi maka kepercayaan publik terhadap hasil pemilu juga tinggi. Hal ini akan mempengaruhi stabilitas pemerintahan,” ungkapnya.
Kedua ujarnya walaupun partisipasi masyarakat meningkat, akan tetapi politik uang masih sering kali terjadi dalam Pemilu masih tak bisa dihilangkan.
“Sampai sekarang Pemilu kita belum ada yang zero politik uang, karena sasaran dari politik uang adalah masyarakat. Karena itu kita harus memiliki kesamaan pandangan untuk menolak politik uang, sehingga akan melahirkan Pemilu yang jujur. Dengan menghasilkan Pemilu yang jujur, maka akan berkontribusi dalam melahirkan pemerintahan yang bersih tanpa Korupsi,” terang Ratna Dewi Pettalolo.
Dari hasil diskusinya bersama peserta sosialisasi, memang politik uang dan mahar politik selalu menjadi permasalahan dalam Pemilu, khususnya di Kota Banjarbaru.
“Kedua hal tersebut bisa meningkatkan biaya politik sehingga menjadi tinggi dan dapat menghasilkan pemerintahan yang korup. Jadi sangat penting bagi masyarakat agar tidak diam dan merespon masalah ini sehingga lahir Pemilu yang berkualitas. Juga perlu dukungan dari media massa agar terwujud Pemilu yang adil dan demokratis,” kata Ratna Dewi Pettalolo.
Senada dengan hal tersebut aktifis perempuan Migrant Care, Anis Hidayah mengungkapkan sosialisasi yang digelar Bawaslu RI ini bertujuan agar masyarakat punya atensi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.
“Masyarakat terutama kelompok yang rentan seperti pemilih pemula, pemilih disabilitas dan masyarakat adat dapat bisa menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.
Anis Hidayah juga meminta agar masyarakat turut serta mengawasi Pemilu Kepala Daerah apabila menemukan politik uang, indikasi keterlibatan ASN dan politisiasi isu SARA.
“Jika menemukan pelanggaran seperti itu, kita ingin masyarakat segera melaporkannya ke Bawaslu, karena pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran pidana atau administrasi. Intinya kita ingin agar masyarakat punya kesadaran akan hal itu,” jelasnya.
