TERAS7.COM – Keterbatasan anggaran menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembahasan sinkronisasi Rencana Program Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027.
Komisi II menekankan agar penyusunan program dilakukan secara selektif dengan mengutamakan kegiatan yang sesuai prioritas pembangunan dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut dibahas dalam rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi dengan fokus pembahasan pada keselarasan antara perencanaan pembangunan, program prioritas daerah, serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Muhammad Yani Helmi mengatakan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam menentukan program yang akan dijalankan pada 2027.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, diperlukan ketepatan dalam menentukan prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, setiap program yang masuk dalam rencana kerja harus memiliki keterkaitan dengan target pembangunan daerah serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menegaskan, anggaran yang tersedia perlu dimanfaatkan secara efektif dan efisien agar hasil pembangunan yang dihasilkan dapat lebih maksimal.
“Setiap rupiah anggaran harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Bappeda memaparkan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalsel Tahun 2025–2029.
Program pembangunan juga perlu disinkronkan dan dibagi secara proporsional kepada 119 SKPD agar pelaksanaannya berjalan efektif serta tetap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Sementara itu, BPKAD memaparkan sejumlah indikator kinerja utama daerah, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta profesionalitas ASN.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi II bersama Bappeda dan BPKAD mendorong agar program kerja 2027 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga realistis dengan kemampuan anggaran daerah.
Sinkronisasi sejak tahap perencanaan hingga penganggaran diharapkan dapat memastikan alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan mendukung pencapaian target pembangunan Kalsel.
