TERAS7.COM – Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) melaksanakan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan di Hotel Novotel Banjarbaru pada Senin (15/7).
Dalam dialog nasional yang nantinya juga akan dilaksanakan di Palangkaraya dan Balikpapan ini dibuka oleh Deputi Menteri PPN/Bappenas bidang Pengembangan Regional, Rudy S. Prawiradinata.
Rudy S. Prawiradinata memaparkan rencana pemindahan ibukota negara ini disebabkan karena daya dukung pulau Jawa tidak memungkinkan lagi sehingga harus dipindah.
“Ada beberapa skenario, dipindahkan ke luar Jakarta atau luar Jawa, Presiden Jokowi memilih untuk keluar Jawa dan memilih Kalimantan agar ekonomi Indonesia timur berkembang dan pertumbuhan ekonomi merata serta letaknya lebih strategis,” ujarnya.
Selain jumlah penduduk yang cukup tinggi sekitar 10 juta jiwa, kelangkaan air di Jakarta dan penurunan sebagian tanah di beberapa bagian di Jakarta juga menjadi alasan pemindahan ibukota ke Kalimantan.
“Pemindahan ibukota ini memberikan dampak seperti mendorong perdagangan antar wilayah dan peningkatan investasi di daerah. Kita akan meniru negara lain yang hanya memindahkan ibukota pemerintahannya saja, sedangkan pusat bisnis masih di Jakarta,” terang Rudy.
Ada beberapa alasan yang menjadikan Kalimantan dipilih sebagai calon ibukota, yaitu tersedia tanah luas milik pemerintah, lokasi bebas bencana alam seperti gempa bumi, punya sumber daya air, dekat dengan kota yang sudah berkembang, memiliki konflik sosial rendah dan terbuka terhadap pendatang.
“Ada 2 skenario dari hasil kajian kami sejak 2017 dalam pemindahan ibukota. Skenario pertama memindahkan 1,5 pendudik juga orang dengan luas wilayah yang diperlukan 40 ribu Hektar dengan biaya 466 Triliun Rupiah. Skenario kedua memindahkan 800 ribu penduduk dengan lahan 30 ribu Hektar dan biaya 323 Triliun Rupiah. Seminimal mungkin akan menggunakan biaya APBN,” jelasnya.
Rudy mengungkapkan tahun 2020 akan mulai menyiapkan regulasi untuk ibukota baru, sedangkan groundbreaking pembangunan ibukota baru akan dimulai 2021.
Sementara Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyatakan Kalsel siap menjadi calon lokasi pemindahan ibukota negara Indonesia.
“Beberapa tahun lalu saat Presiden Jokowi ke Tanah Bumbu beliau meminta agar saya mempersiapkan 300 ribu hektar lahan di Kalsel sebagai salah sayu alternatif ibukota negara yang baru,” ungkap pria yang akrab disapa Paman Birin ini.
Kalsel sendiri ujar Paman Birin telah menyiapkan 2 titik lahan yang akan menjadi lokasi ibukota negara nantinya, namun ia enggan membeberkan lokasi pastinya.
“Saya optimis Kalsel dipilih sebagai calon ibukota yang baru, karena kita berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Selain itu kita juga bebas dari bencana alam seperti gempa bumi dan gunung api. Juga kita memiliki infrastruktur yang mendukung, yaitu 5 bandara dan 4 pelabuhan samudera,” kata Paman Birin.
