TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya mengatasi permasalahan wilayah tanpa sinyal atau blind spot yang masih ditemukan di sejumlah desa. Hingga saat ini, tercatat sekitar 15 desa di Kabupaten Banjar masih mengalami keterbatasan akses jaringan internet.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar Pemkab Banjar bersama para camat se-Kabupaten Banjar, Selasa (14/01/26),
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar, HM Aidil Basith, mengatakan rapat tersebut menjadi langkah awal dalam menyusun format dan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan blind spot di daerah.
“Data kita saat ini masih sekitar 15 persen desa yang mengalami blind spot. Karena itu hari ini kita kumpulkan camat-camat untuk membawa data yang sahih agar bisa kita cocokkan bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan pembangunan menara BTS di wilayah terpencil menjadi tantangan utama. Tidak semua pihak korporasi telekomunikasi bersedia membangun infrastruktur di daerah yang dinilai kurang ekonomis.
“Kita sedang mencari solusi, termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga. Untuk kegiatan hari ini sendiri, sepenuhnya didukung oleh PT Computindo,” jelasnya.
Aidil Basith menambahkan, hasil pemutakhiran data ini akan menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah ke depan, termasuk menjajaki kerja sama dengan daerah lain, salah satunya Kabupaten Rendong, guna mencari formulasi penyelesaian yang efektif.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan blind spot mengingat hampir seluruh layanan publik dan sektor usaha kini berbasis digital.
“Sekitar 80 sampai 90 persen layanan sekarang sudah menggunakan sistem digital. Jika masih ada blind spot, tentu ini akan berdampak pada pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat membangun komunikasi dua arah sekaligus menghimpun data dan informasi yang valid sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Banjar.
“Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita mendapatkan data lengkap dan akurat, sehingga bisa menjadi pijakan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ke depan,” pungkas Yudi Andrea.
