TERAS7.COM – Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Kampanye yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru, di Grand Dafam Hotel, Senin (19/10).
AKBP Doni Hadi Santoso, selaku Kapolres Banjarbaru meminta siapa saja masyarakat yang melihat bahkan menemui anggota Polres Banjarbaru yang kedapatan tidak netral dalam Pilkada nanti langsung laporkan ke Bawaslu Banjarbaru serta Polres Banjarbaru.
“Kalau anggota saya ada yang tidak netral laporkan saja,” ucapnya.
Baginya hal itu merupakan atensi seluruh jajaran kepolisian baik Polsek maupun Babinkamtibmas di setiap kelurahan hingga kecamatan yang merupakan bagian dari tim pengawas pemilu di tinggkat Kota dan Provinsi.
“Saya juga menghimbau seluruh jajaran pengawas pemilu dan masyarakat agar tetap jaga pola kesehatan dan protokol kesehatan sebelum dan saat pemilu nanti,” harapnya.
“Karena para pengawas merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pilkada di 9 Desember nanti,” tambahnya.
Kemudian, Dandim 1006 Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto memberi motivasi, jika Bawaslu mendapatkan tekanan dari pihak manapun yang memiliki kepentingan tertentu dalam pilkada nanti segera memberitahu dirinya.
Apalagi jika kedapatan anggota personilnya langsung yang kedapatan melakukan tindakan yang tidak sesuai tugas dan fungsinya.
“Saya berbuat saya bertanggung jawab. Kita tidak pernah dan tidak akan berkhianat terhadap Sapta Marga Sumpah Prajutit Delapan Wajib TNI,” tegas Komandan Kodim 1006/Martapura.
Pihaknya juga memberikan kepastian kenetralitasan pihaknya untuk mensukseskan pemilu di wilayah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.
Ia berkomitmen, menurunkan pasukannya sebanyak 100 personil dalam pilkada nanti serta beberapa pasukan cadangan terdiri dari Denzipur, Batalion 261 dan 623 yang siap untuk digerakan.
“Jadi rekan rekan KPU dan Bawaslu laksanakan tugas sebaik-baiknya kami TNI Polri siap mendampingi agar tercipta pilkada yang bersih, aman, damai dan lancar,” terangnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru, Dahtiar mengimbuhkan, kegiatan itu digelar untuk mengkoordinasilan persiapan menghadapi jika terjadi sengketa antar peserta pemilihan di lapangan, Seperti misalnya pemasangan titil alat peraga kampanye apalagi jika dalam kampanye masing-masing paslin melintas di lokasi yang sama.
“Itu semua harus kita berikan solusi dan damaikan,” pungkasnya.
