TERAS7.COM – Setelah berencana untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Banjar pada Maret 2021, akhirnya rencana tersebut kembali tertunda.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar, H. Syahrialludin, pada Rabu (03/03/2021).
“Sebenarnya tahapan pelaksanaan Pilkades serentak sudah kita mulai pada Januari 2020 yang lalu, tapi harus ditunda oleh Kemendagri karena Pandemi Covid-19. Kemudian kami jadwalkan lagi pada Maret 2021 ini, tapi kembali harus ditunda,” ungkapnya.
Karena pada Januari 2021 yang lalu, pihaknya lanjut Syahrialludin menerima Permendagri 72/2020 yang mengubah struktur kepanitiaan Pilkades serentak dan memasukkan aturan mengenai pelaksanaan Pilkades sesuai dengan protokol kesehatan.
“Dengan adanya Permendagri tersebut, otomatis harus juga merubah regulasi pelaksanaan Pilkades, termasuk kepanitiaan yang sebelumnya tak termasuk Forkopimda, sekarang harus di masukkan, termasuk Ketua DPRD,” ujarnya.
Secara umum, kepanitiaan pelaksanaan Pilkades serentak sendiri harus memuat unsur Forkopimda, Satgas Covid-19 dan SKPD terkait.
Selain itu dibentuk pula sub-kepanitiaan di tingkat kecamatan yang memuat unsur Forkopimcam.
“Kita juga harus menyusun lagi anggaran pelaksanaan Pilkades. Untuk waktu pelaksanaan pasca ditunda lagi, kita masih belum tahu. Menunggu keputusan dari Forkopimda. Kita berharap secepatnya, kira-kira bulan Mei 2021 setelah Hari Raya Idul Fitri, karena sudah lama tertunda,” terang Syahrialludin.
Kabupaten Banjar sendiri sedianya pada Maret 2021 akan melaksanakan Pilkades Serentak di 140 Desa di Kabupaten Banjar.
Tahapan pilkades serentak ini sebenarnya sudah mencapai penetapan 380 calon kepala desa dan penetapan nomor urut, tinggal pendataan pemilih untuk menentukan Data Pemilih Tetap dan pelaksanaan Pilkades.
Untuk bisa melaksanakan Pilkades serentak harus menunggu persetujuan dari Kemendagri RI yang akan melakukan beberapa penilaian sebelum bisa dilaksanakan.
Usai dilaksanakan Pilkades nanti dan terpilih 140 Kepala Desa baru yang akan dilantik oleh Bupati Banjar dan akan dilaksanakan dengan dua opsi, yakni pelantikan langsung atau pelantikan secara virtual, tergantung dengan kemampuan keuangan dan kondisi daerah.
